REPUBLIKA.CO.ID, KOLKATA -- Undang-undang kriminalisasi talak tiga terus membawa perdebatan di India. Setelah diterima majelis rendah yang didominasi partai berkuasa, BJP, beragam kritik terus bermunculan. Dilansir Economic Times, Kamis (4/1), Kepala Menteri West Bengal, Mamata Banerjee menyuarakan pandangannya. Ia mengklaim legislasi itu akan membawa pada memburuknya perekonomian perempuan.
"Partai BJP membawa UU yang cacat, lupakan perlindungan perempuan, mereka malah akan bermasalah karenanya," kata dia dalam pertemuan publik di distrik Birbhum.
Menurutnya, isu ini hanya berbau politik. Banerjee mengatakan tidak sepenuhnya menolak karena ia pun peduli pada perempuan. Namun UU yang coba didorong, UU Perempuan Muslim dalam hal perlindungan hak dalam pernikahan itu dinilai bermotif politik.
UU tersebut akan mengkriminalkan pelaku talak tiga atau menceraikan secara singkat. Pada Rabu (3/1), UU ditunda di Rajya Sabha. Kongres dan pihak oposisi pemerintah termasuk Kongres Trinamool Banerjee memintanya dipertimbangkan kembali. Banerjee menekankan bahwa hal ini dilakukan untuk perempuan di semua komunitas. UU dinilai belum sempurna namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.
"Jika seseorang datang dengan UU yang cacat dan mencoba untuk merusak hukum, kami tidak akan mengizinkannya," kata Banerjee. Ini merupakan komentar pertamanya sejak Mahkamah Agung menyebut talak tiga tidak konstitusional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
