REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pengadilan Tinggi India mengizinkan perempuan setempat menjadi komandan militer, Senin (17/2). Keputusan itu membuat perempuan setara dengan pria untuk mendapatkan kedudukan yang sama.
"Mengabaikan kemampuan berdasarkan gender adalah penghinaan tidak hanya terhadap martabat mereka sebagai perempuan tetapi juga martabat para anggota Angkatan Darat India," kata para hakim Mahkamah Agung dalam keputusan.
Keputusan itu membantah keinginan pemerintah yang menghalangi perempuan duduk dalam jabatan tinggi seperti kolonel dan brigadir. Penentangan itu karena alasan sebagian besar tentara adalah laki-laki dari latar belakang perdesaan yang tidak dididik secara mental untuk menerima perwira perempuan untuk memegang komando.
Selain itu, Pemerintah India pun menyatakan, secara fisik perempuan dan laki-laki berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Terlebih lagi perempuan memiliki tugas rumah tangga.
Pengadilan tinggi menegur pemerintah dengan menyatakan pandangan itu sebagai pernyataan yang mengganggu. Lembaga itu mendesak perlunya perubahan pola pikir untuk mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya dalam militer India.
Mahkamah Agung juga memerintahkan pemerintah untuk memperluas layanan permanen yang hanya berlaku untuk laki-laki. Dengan itu, perempuan akan mendapatkan peluang dan manfaat yang sama termasuk pangkat, promosi dan pensiun, dan diizinkan untuk melayani masa kerja yang lebih lama.
Saat ini perempuan yang dilantik sebagai militer hanya melakukan layanan singkat . Mereka hanya dapat bekerja hingga 14 tahun dan hanya diizinkan masa permanen ketika terjun di bidang hukum dan pendidikan militer.
India merupakan negara dengan salah satu pasukan terbesar di dunia ini telah lama menentang perempuan berperan dalam militer. Alasan yang diberikan karena kekhawatiran atas kerentanan perempuan ketika ditangkap dan kemampuan fisik dan mental mereka untuk mengatasi serangan garis depan.
Angkatan Udara dan Angkatan Laut India telah menawarkan komisi permanen kepada perempuan serta peran tempur tertentu. India pun baru mulai merekrut perempuan ke posisi non-medis di angkatan bersenjata pada 1992, tetapi angkanya hanya sekitar 4 persen dari lebih dari satu juta personel tentara.
Pengacara yang mewakili petugas perempuan di pengadilan Aishwarya Bhati memuji keputusan Mahkamah Agung. Langkah itu sebagai sesuatu yang akan menghapus diskriminasi dan meningkatkan peran perempuan dalam tentara. Hasil itu menurutnya merupakan momen penting bukan hanya untuk tentara perempuan di India tetapi seluruh dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika