REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir dan Arab Saudi menyerukan untuk mempertahankan status historis dan hukum Yerusalem. Pernyataan itu sekaligus membantah klaim AS yang mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.
Seperti dilansir Anadolu, Sabtu (6/1), Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry tiba di Riyadh untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Saudi Adel al-Jubeir mengenai perkembangan di wilayah Palestina.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Mesir mengatakan dua diplomat tersebut menggarisbawahi pentingnya mempertahankan status historis dan hukum Yerusalem.
Kedua menteri membahas upaya Arab untuk mempertahankan status kota suci tersebut, yang nasibnya harus ditetapkan dalam negosiasi status akhir. Pertemuan tersebut, juga membahas sarana untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan terhadap keamanan nasional Arab.
Para menteri luar negeri dari enam negara Arab, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Palestina dan Maroko akan bertemu di Amman pada Sabtu untuk membahas situasi di Yerusalem.
Pekan lalu, Knesset (parlemen Israel) menyetujui sebuah RUU yang menaikkan ambang batas untuk mengubah status resmi atau batas kota Yerusalem.
Baca juga, Mengapa Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari satu bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Keputusan Trump ini menimbulkan kecaman luas dari seluruh dunia Arab dan Muslim.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah, dengan orang-orang Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - sebagai ibukota negara Palestina merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika