REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Korea Utara (Korut) menuntut Amerika Serikat (AS) meminta maaf karena telah menolak menyebut nama resmi negara tersebut, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea. Sikap AS ini dinilai sangat keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan.
Konselor Korut Ri Song-chol mengajukan tuntutan itu dalam pertemuan komite urusan AS di Majelis Umum PBB, Rabu (17/1). Ri menyebut tindakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump ini sebagai sebuah isu politik yang serius, yang berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara anggota independen PBB.
"Pemerintahan Trump didorong motivasi yang tidak jujur dan tidak murni untuk mempolitisasi setiap masalah protokoler," ujar Ri.
Ri menjelaskan, hal ini berawal saat misinya mengajukan permintaan rutin kepada Misi AS untuk memperbarui kartu pembebasan pajak bagi salah satu diplomatnya pada awal Desember lalu. Kartu ini memungkinkan diplomat PBB melakukan pembelian tanpa membayar pajak.
Namun ia kemudian sangat terkejut ketika seminggu kemudian kartu baru tersebut dikirim dengan penyebutan nama 'Korea Utara.' Ia sempat menduga hal itu hanyalah kesalahan teknis, tetapi Misi AS mengatakan Departemen Luar Negeri di Washington menolak mengubah nama negara tersebut menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Kantor kami di DC mengatakan nama kredensial untuk 'Republik Rakyat Demokratik Korea' ditunjukkan dengan nama 'Korea Utara' yang merupakan singkatan konvensional. Jadi kartu pajak akan tetap berlaku," jelas Ri, mengutip penyataan dari Misi AS.
Ri mengatakan Republik Rakyat Demokratik Korea sangat meminta AS memperbaiki kesalahan ini sekaligus tanpa melakukan penundaan lebih lanjut. Ia juga menuntut AS mengirim sebuah dokumen resmi yang mengklarifikasi kebijakan protokol barunya mengenai penggunaan nama negara yang disingkat dan bukan nama resmi.
Menurutnya, dia dan seorang petugas misinya telah berkomunikasi dengan diplomat dari Misi AS untuk mencoba mengubah nama yang salah. Dia menuturkan, petugas misinya telah bertukar lebih dari 10 email dengan diplomat AS.
"Republik Rakyat Demokratik Korea belum mendapat tanggapan dan masalahnya masih tetap sama tanpa kemajuan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika