REPUBLIKA.CO.ID, MANILA  -- Kepolisian Filipina memulai kembali kebijakan perang terhadap narkoba yang diinisiasi oleh Presiden Rodrigo Duterte, Senin (29/1). Mereka juga menolak memberikan jaminan tidak adanya korban berdarah seperti sebelumnya.

Polisi memulai kembali operasi anti-narkoba tersebut dengan mengunjungi rumah-rumah para pengguna dan pengedar untuk meminta pelaku menyerah.

Program kunjungan bernama "Oplan Tokhang" itu disertai dengan jaminan dari Kepala Kepolisian Nasional Ronaldo dela Rosa yang mengatakan bahwa operasi baru akan bebas dari kekerasan jika para pelanggar tidak melakukan perlawanan.

Namun Dela Rosa tidak bisa menjanjikan kebijakan anti-narkoba ini bebas dari konflik berdarah. Ini karena polisi tidak berurusan dengan orang-orang yang berpikiran waras.

Baca juga,  Duterte Targetkan Seluruh Mahasiswa Filipina Bebas Narkoba.

Dalam dialek kota asal Duterte di Davao, "Tokhang" merupakan kombinasi dari dua kata yaitu "pukulan" dan "pengakuan."

Selain melakukan kunjungan, polisi juga menjalankan operasi penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli. Mereka juga akan menyerang sarang para terduga pengedar dan pabrik pembuatan obat-obatan ilegal.

Hampir 4.000 orang terduga pengguna dan pengedar narkoba tewas oleh polisi sejak Juni 2016, tepat setelah Duterte berkuasa. Dari kubu pemerintah sendiri ada 85 orang anggota kepolisian dan tentara yang tewas karena perang narkoba itu.

Selain itu lebih dari 1,2 juta orang telah sukarela menyerahkan diri setelah polisi melakukan kunjungan ke pemukiman mereka. Duterte sempat menghentikan kebijakan perang anti-narkoba sebanyak dua kali akibat tekanan internasional yang prihatin terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memastikan transparansi, Dela Rosa mengundang sejumlah aktivis hak asasi manusia, pendeta, dan media saat melakukan kunjungan ke rumah-rumah di kawasan yang diduga menjadi sarang narkoba.

Polisi yang terlibat dalam operasi ini juga akan menjalani seleksi untuk menyingkirkan para anggota yang berpotensi melakukan tindakan di luar hukum, kata Dela Rosa, sambil menambahkan bahwa pada masa lalu ada anggota kepolisian yang menerima suap untuk menghapus beberapa nama dari daftar terduga pengguna atau pengedar narkoba.

"Kami tentu saja berharap program baru ini tidak akan banyak memancing kontroversi, karena kontroversi hanya akan mengaburkan niat baik kami, yang benar-benar ingin berperang melawan obat-oabatan berbahaya," kata Harry Roque, juru bicara Duterte, kepada para wartawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika