Senin 12 Feb 2018 15:23 WIB

Kemenlu Bahas Strategi Diplomasi Indonesia

Indonesia berupaya memenangkan kursi di DK PBB.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).Rapat membahas strategi diplomasi Indonesia saat ini dan pemenangan kursi di DK PBB.

 

"Pada saat negara dunia membahas arsitektur kawasan, sudah merupakan keharusan bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi mengenai arsitektur kawasan yang memberikan manfaat untuk semua negara," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Retno, Indonesia patut bersyukur diplomasi yang dilakukan negara mendapat apresiasi dari dunia. Hal tersebut lantas memicu komitmen negara lain untuk terus menjaga perdamaian dunia.

 

Dia mengatakan, diskusi strategis juga dilakukan guna memperkokoh posisi Indonesia di kawasan dan dunia. Hal itu juga berangkat dari konsekuensi logis negara.

Retno mengatakan, rapat kerja kali ini mengambil tema "Diplomasi Zaman Now." Menurutnya, tema yang diambil memang pendek namun merupakan kunci dari segala perubahan cara pandang atau mental yang harus dilakukan seluruh republik Indonesia.

Perubahan, dia mengatakan, diperlukan untuk menjawab tantangan yang dinamis saat ini. "Untuk membuat Indonesia maju maka perbahan mindset harus dilakukan setiap orang dan diplomat negara," katanya.

Dia mengatakan, nantinya akan ada sejumlah diplomasi yang akan dilakukan negara. Rapat yang berlangsung tertutup itu juga akan membahas pemenangan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Indonesia yang rencananya dipilih pada Juni tahun ini.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. Indonesia telah mendapatkan dukungan lebih dari 120 negara sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dibutuhkan sedikitnya 129 dukungan negara lain sebagai ambang batas agar terpilih.

Seperti diketahui, DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode dua tahun. Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Sementara, rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan kemlu dihadiri oleh sekitar 134 perwakilan RI di luar negeri, seperti para duta besar dan konsulat jendral. Rapat akan dilakukan hingga Kamis (15/2) nanti. Rapat kerja terakhir dipakukan pada Februari 2015 lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement