REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Partai ANC akan memutuskan nasib Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dalam sebuah pertemuan khusus pada Senin (12/2), demikian kepala baru partai tersebut, pada usaha paling serius untuk menggulingkan pemimpin yang terkena tuduhan korupsi.
Zuma sebagai pemimpin Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa, digantikan oleh Wakil Presiden Cyril Ramaphosa pada Desember dan tidak lagi memegang posisi puncak dalam partai tersebut. Pertemuan Komite Eksekutif Nasional (NEC) partai tersebut, yang memiliki kekuatan untuk menuntut agar Zuma turun, menimbulkan pertikaian yang menentukan antara sekutu 75 tahun dan mereka yang menginginkan Ramaphosa untuk mengambil alih darinya sebagai Presiden.
Ucapan Ramaphosa (65 tahun) paling tidak menunjuk pada penyerahan kekuasaan, meskipun dia tidak menyebutkan nama Zuma. Masa jabatan Zuma sebagai presiden resmi berjalan hingga pertengahan 2019.
"Komite Eksekutif Nasional ANC akan bertemu besok untuk membahas masalah ini, dan karena orang-orang kita menginginkan masalah ini selesai, NEC akan melakukannya dengan tepat," demikian Ramaphosa pada sebuah unjuk rasa di Cape Town pada Ahad (11/2).
Pemimpin ANC mengatakan pada Rabu dia dan Zuma mengadakan pembicaraan langsung mengenai pengalihan kekuasaan. Zuma belum mengatakan di depan umum apakah dia akan mengundurkan diri secara sukarela. Juru bicaranya tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.
Mata uang Rand cenderung menguat memberikan tanda-tanda Zuma dapat digulingkan sebelum masa jabatan keduanya sebagai presiden berakhir tahun depan, dan mungkin lebih menguat lagi jika NEC menuntut agar dia mundur. Zuma bertahan dari permintaan oleh beberapa anggota NEC pada tahun lalu agar dia berhenti. Tapi para pengamat mengatakan, saat ini di sekitar bagian partai yang lebih besar menginginkan dia untuk mundur.
Pada 2008, tak lama setelah mengambil alih kendali partai tersebut, Zuma merekayasa penggulingan Thabo Mbeki dari kepresidenan. Beberapa di antara ANC dan oposisi mengatakan keluarga Gupta, teman-teman Zuma, telah menggunakan hubungan mereka dengan presiden untuk memenangkan kontrak negara dan mempengaruhi keputusan kabinet. Keluarga Gupta dan Zuma membantah melakukan pelanggaran hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika