REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut ribuan keluarga Vietnam, yang bermukim di pesisir rawan badai, akan menerima bantuan rumah bebas badai. Bantuan itu ditargtekanakan membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Menurut laporan tahunan Climate Risk Index, yang dikeluarkan lembaga penelitian Germanwatch, Vietnam adalah salah satu dari sepuluh negara paling sering terdampak perubahan cuaca. Penduduk pesisir sangat rawan terdampak badai, yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.
Sebagian dari mereka terjebak dalam kemiskinan, tumpukan utang atau terpaksa menguras tabungan untuk membangun kembali rumah, usaha, dan harta benda mereka. "Terdapat hubungan erat kemiskinan dengan kemampuan mengumpulkan harta dan rumah adalah salah satu yang paling berharga," kata Jenty Kirsch-Wood, penasihat senior Program Pembangunan PBB (UNDP).
"Jika kita bisa membantu mereka yang rawan terkena bencana ini mendapatkan rumah yang aman, maka hal itu tidak hanya melindungi kehidupan mereka, tapi juga aset dan usaha kecil mereka," katanya.
Bekerja sama dengan Pemerintah Vietnam, UNDP berencana membangun 300 rumah sampai akhir 2018 ini, dari rencana 4.000 rumah hingga 2022. Rumah dengan dua kamar dirancang secara sederhana, tapi memiliki struktur lebih kuat. Rancangan tersebut antara lain bentuk loteng yang bisa melindungi dari banjir, atap yang kokoh dan penggunaan semen yang kuat.
Warga sering mempertahankan rumah mereka yang lama sebagai gudang penyimpanan atau untuk hewan peliharaan. Setiap rumah bernilai sekitar 1.700 dolar AS, dan sejauh ini sudah 37 unit yang selesai di Provinsi Quang Ngai. Setelah diuji dan dipantau, skema rumah tersebut akan dikembangkan ke propinsi lain.
Doan Thi Tuyet Nga, direktur otoritas manajemen bencana mengatakan, sepanjang 2017, Vietnam telah dihantam lebih dari 15 kali topan. Program perumahan tersebut merupakan bagian dari proyek bernilai 29,5 juta dolar AS yang didanai PBB, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di pesisir Vietnam akibat perubahan iklim.
Keluarga miskin akan menjadi target utama proyek tersebut dengan prioritas suku kecil, orang tua, dan warga berkebutuhan khusus. Proyek tersebut juga termasuk peremajaan hutan bakau untuk melindungi daerah pesisir dari ancaman badai.