REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi yang kerap menjadi penghalang proses pertukaran informasi dalam proses hukum Warga Negara Indonesia di negara tersebut.
"Jangan sampai terjadi lagi, seperti tidak ada kabar atau pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi atau komplain kita yang terlambat. Ini adalah masalah teknis di lapangan," tutur Kasubdit Kawasan II Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Arief Hidayat dalam konferensi pers di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, Senin (7/5).
Menurut dia, tidak sampai atau terlambatnya informasi dari kedua negara dalam kasus hukum warga negara dinilai murni masalah komunikasi yang akan diperbaiki ke depan melalui peningkatan intensitas komunikasi kedua pihak. Hal tersebut ia sampaikan terkait dengan hukuman mati yang dialami salah seorang tenaga kerja Indonesia beberapa waktu lalu. Sekitar 20 WNI juga terancam mengalami nasib serupa di Arab Saudi baik dalam tahap penjatuhan vonis maupun Inkrah.
Ia pun menekankan bahwa pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak-hak hukum bagi para WNI yang terkena masalah hukum tidak hanya di Arab Saudi, tetapi di manapun. Arief pun menegaskan kedua negara juga tetap berusaha mengedepankan untuk menjaga hubungan persahabatan kedua negara. Salah satunya dengan mengundang Ghalib Nasir Al-Balawi, ayah korban pembunuhan yang diduga dilakukan Masamah, seorang tenaga kerja wanita asal Desa Buntet, Cirebon, untuk bertemu dengan keluarganya di kampung halaman.
"Usaha kami mengundang beliau ke Tanah Air adalah sebagai wujud betapa dekatnya hubungan kedua negara. Kami juga sudah memberikan apresiasi atas pengampunan yang diberikan kepada saudari Masamah atas hukuman yang menimpanya," tutur Arief.
Tidak kalah pentingnya juga ditekankan upaya untuk memberikan pengertian dan saling memahami kondisi hukum di masing-masing negara. Langkah positif seperti yang dilakukan Ghalib dengan mengunjungi keluarga Masamah di Cirebon merupakan kabar yang patut disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi pandangan-pandangan miring pada hubungan kenegaraan.
"Yang paling penting kedua pemerintahan punya tugas mengatur ekspektasi publik masing-masing, itu tugas besarnya. Saya kira itu juga bisa mendorong peningkatan hubungan kedua negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
