REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Sebuah komite yang beranggotakan lima orang telah dibentuk untuk menangani kasus skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Komite tersebut baru dibentuk hari ini.
"Masalah 1Malaysia Development Berhad (1MDB) telah membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah. Masyarakat juga mulai tidak menyukai lembaga serta pejabat pemerintahan," kata seorang juru bicara pemerintahan dilansir laman Channel News Asia, Kamis (17/5).
(Baca: Istri dan Warga Malaysia Khawatir Kondisi Kesehatan Mahathir)
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut, Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad membentuk komite yang khusus menangani permasalahan ekonomi dan keuangan. Terlebih untuk mengatasi skandal 1MDB tersebut.
(Baca: Selain Rumah Najib, Ini 4 Lokasi Lain yang Digeledah Polisi)
Komite 1MDB beranggotakan mantan Jaksa Agung Malaysia Abu Talib Othman serta penasehat senior untuk otoritas jasa keuangan, Faris Rabidin. Tiga anggota lainnya adalah firma akuntansi PwC Nik Shahrizal Sulaiman, firma hukum Naqiz & Partners Syed Naqiz Shahabuddin Syed Abdul Jabbar, serta Cynthia Gabriel, pendiri Badan Korupsi Malaysia.
Sebelumnya diketahui Najib Razak diduga melakukan pengelapan dana keuangan negara dan telah menerima anggaran dari Raja Saudi. Namun ia membantah tuduhan tersebut. Akan tetapi Mahathir yakin Najib telah mencuri uang negara senilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS. Kepolisian Malaysia kemudian melakukan penggeledahan ke lima lokasi yang terkait dengan Najib Razak.
Mahathir mengatakan ada bukti yang cukup kuat untuk menyelidiki skandal 1MDB, dan bersumpah untuk menemukan bukti orang-orang yang telah bersekongkol dan terkait skandal tersebut. Skandal 1MDB membuat Mahathir Mohamad tampil kembali ke laga politik.
Sebelumnya dia pernah mundur dari Barisan Nasional, selanjutnya membentuk partai baru dan beraliansi dengan politikus lainnya yang pernah dipenjarakan selama memimpin Malaysia, termasuk bekas wakilnya yang sekarang menjadi pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika