REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, saat ini Malaysia menanggung utang sebesar 1 triliun ringgit. Ia secara khusus menyalahkan pemerintahan Najib Razak sebagai penyebab munculnya masalah ini.
"Kami menemukan bahwa keuangan negara, misalnya, disalahgunakan dengan cara yang sekarang kita hadapi kesulitan menyelesaikan utang yang telah meningkat 1 triliun ringgit," kata Mahathir ketika berbicara untuk pertama kalinya kepada staf kantor perdana menteri pada Senin (21/5).
Mahathir mengatakan, Malaysia tidak pernah menanggung utang sebesar ini. "Kami tidak pernah berurusan dengan ini sebelumnya. Sebelumnya kita tidak pernah menghadapi utang lebih dari 300 miliar ringgit, tetapi sekarang telah naik menjadi 1 triliun ringgit," ujarnya.
Mahathir telah mengumumkan bahwa pajak barang dana jasa (GST) berbasis luas akan dinihilkan mulai 1 Juni mendatang. Pemerintahan Mahathir akan berupaya menggantikan GST dengan pajak penjualan dan jasa (SST).
Selain meniadakan GST, Mahathir berjanji akan memperkenalkan kembali subsidi bahan bakar. Semua hal tersebut merupakan bagian dari komitmen koalisi Pakatan Harapan untuk menekan biaya hidup yang meningkat.
Adapun Najib saat ini tengah diselidiki keterlibatannya dalam kasus penyelewengan dana 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Ia dijadwalkan memberikan pernyataan kepada komisi antikorupsi Malaysia pada Selasa (22/5).
Sebelumnya kepolisian Malaysia telah menggeledah kediaman Najib pada Rabu (16/5) malam. Direktur polisi untuk penyelidikan kejahatan keuangan Malaysia, Amar Singh, mengatakan, penggeledahan tidak hanya dilakukan di kediaman Najib, tetapi juga di kantor perdana menteri serta dua apartemen yang dimiliki keluarganya.
"Kami berada di tengah-tengah mengumpulkan informasi. Kami akan memiliki lebih banyak rincian setelah kami menyelesaikan penggeledahan ini," kata Amar Singh.
Ia pun membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyelidikan skandal 1MDB yang telah menyeret nama Najib sejak 2015. Ketika terpilih sebagai perdana menteri Malaysia pada 9 Mei lalu, Mahathir memang segera menginstruksikan penyelidikan terhadap kasus 1MDB.
Ia melarang Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, bepergian ke luar negeri. Nama keduanya telah masuk daftar hitam Departemen Imigrasi. Tak hanya itu, Mahathir pun memberhentikan jaksa agung dan pejabat di Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) yang diyakini memiliki hubungan cukup dekat dengan Najib.
Hal ini berkaitan dengan ditemukannya bukti oleh MACC bahwa terdapat aliran dana 1MDB sebesar 10,6 juta dolar AS ke rekening Najib pada akhir 2015. Dana ini tepatnya berasal dari SRC International yang merupakan unit perusahaan 1MDB.
Namun, alih-alih menyelidiki, jaksa agung justru mengabaikan hasil temuan tersebut. Jaksa agung bahkan menolak mengeluarkan izin penyelidikan lebih lanjut terhadap Najib.
1MDB adalah sebuah perusahaan pembangunan strategis milik Pemerintah Malaysia. 1MDB didirikan untuk mendorong inisiatif strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dengan menjalin kemitraan global dan mempromosikan investasi asing secara langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
