REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Malaysia yakin hubungan dengan Cina akan tetap baik. Hal ini menyusul kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengkaji ulang sejumlah perjanjian pembangunan prasarana Malaysia dan Cina.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam kuliah umum di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta, Senin (23/7), mengakui bahwa kedua negara sedang menghadapi masalah terkait perjanjian niaga yang ditandatangani pemerintah Malaysia sebelumnya pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.
"Tetapi, sikap kami tetap. Kami ingin tetap melanjutkan hubungan baik dengan Cina, bahkan meningkatkannya," kata Saifuddin.
Pemerintah Malaysia mengkaji kembali proyek besar, yang ditandatangani Najib, untuk memotong utang nasional negara tersebut yang diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS. Tiga proyek terbesar yang didukung China, termasuk pembangunan jalur kereta api dan dua pipa gas senilai lebih dari 22 miliar dolar AS ditangguhkan.
Baca juga, Kemenangan Mahathir dan Evaluasi Proyek Infrastruktur Cina.
Mahathir mengirim utusan khusus, mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin, untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Menlu China Wang Yi beberapa waktu lalu untuk menyampaikan kebijakan tersebut.
Mahathir pun mengumumkan rencana kunjungannya ke Beijing pada 17 Agustus 2018 untuk secara khas membahas masalah itu, termasuk persyaratan kerja sama, yang dinilai tidak adil atas beberapa proyek besar yang ditandatangani Najib.
Politikus kawakan berusia 92 tahun itu juga menyatakan rencananya menaikkan suku bunga tinggi pada pinjaman Cina yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.
"Bisa dipastikan akan ada pembahasan lanjutan untuk menangani persoalan itu. Tetapi, China dan Malaysia punya sejarah panjang kerja sama. Kami tidak bisa membiarkan dua sampai empat proyek bermasalah itu memengaruhi hubungan kedua negara itu," demikian Saifuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
