REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte meyakinkan para pemimpin minoritas Muslim di selatan negara itu bahwa dalam 48 jam ke depan dia akan menandatangani undang-undang yang memberi mereka otonomi yang diperluas, seperti yang dijanjikannya dua tahun lalu. Duterte akan menandatangani Undang-undang Organik Bangsamoro sebagai pusat dari pidato State of the Nation Address untuk kongres, pada Senin (23/7).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didominasi oleh sekutu Duterte, gagal meratifikasinya setelah dua dari mereka bertengkar soal kepemimpinan. Drama politik dimainkan saat Duterte memulai pidatonya, memaksa pelaksanaanya ditunda satu jam. Presiden memang berbicara tentang masalah yang dihadapi pulau Mindanao di selatan.
“Mindanao berada di persimpangan sejarah. Satu jalan mengarah ke harmoni dan kedamaian. Yang lain untuk perang dan penderitaan manusia," kata Duterte saat itu.
"Meskipun semua yang telah dikatakan untuk atau melawan Undang-undang undang Organik Bangsamoro oleh semua kelompok sektoral, saya membuat komitmen serius bahwa pemerintah ini tidak akan pernah menolak saudara-saudara Muslim kita alat hukum dasar dalam kerangka konstitusional negara kita," tegas Duterte, dilansir di media lokal Benarnews.org, Selasa (24/7).
Dia mengimbau anggota minoritas Muslim untuk memberinya 48 jam untuk menandatangani dan meratifikasinya. Duterte menekankan bahwa perang tidak lagi menjadi pilihan di selatan, setelah negara itu tahun lalu mengalami pengepungan selama lima bulan oleh militan terkait dengan ISIS di kota selatan Marawi.
“Kami telah melalui malapetaka di Marawi. Kami telah melihat kengerian, kehancuran, dan korban manusia dan perpindahan baik Muslim maupun Kristen," kata Duterte.
"Saya telah membuat janji bahwa teroris ISIS atau sekutunya tidak akan pernah mendapatkan pijakan di negara kita," katanya.
Sebelumnya, juru bicara Harry Roque telah menggambarkan kegagalan DPR untuk meratifikasi RUU itu sebagai pukulan terhadap upaya perdamaian di selatan. Empat tahun lalu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) separatis telah setuju dengan Manila untuk kesepakatan damai dan menjatuhkan tawaran untuk kemerdekaan penuh.
“Kami merasa sangat disayangkan bahwa UU Organik Bangsamoro tidak diratifikasi sebelum penundaan sidang Dewan Perwakilan hari ini,” kata Roque dalam sebuah pernyataan.
“Kami menganggap ini sebagai kemunduran sementara dalam tujuan pemerintah untuk meletakkan landasan bagi perdamaian yang lebih murni dan abadi di Mindanao,” tambah Roque.
Ikuti Whatsapp Channel Republika