Kamis 26 Jul 2018 08:29 WIB

Skandal Vaksin Rabies Cina Diselidiki

Lembaga antikorupsi mencermati adanya dugaan korupsi.

Vaksin palsu (ilustrasi)
Foto: Republika/Mardiah
Vaksin palsu (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Skandal vaksin rabies di Cina mulai memasuki tahap penyelidikan sehari setelah Presiden Xi Jinping mengeluarkan instruksi atas kasus yang dianggapnya sangat keji dan membahayakan jiwa rakyatnya itu. Lembaga Inspektorat Partai Komunis Cina (CPC) Provinsi Jilin mengumpulkan informasi dan sejumlah keluhan masyarakat terhadap Changchun Changsheng Life Science Ltd selaku produsen vaksin sejak Selasa (24/7).

Siapa pun yang bertanggung jawab atas kasus produksi ilegal itu harus dijatuhi hukuman yang berat, demikian pernyataan seorang sumber dari lembaga antirasuah CPC yang dikutip People's Daily di Beijing, Rabu (25/6). Tim bentukan lembaga tersebut mencermati adanya dugaan korupsi dalam restrukturisasi perusahaan, produksi, dan proses operasional.

Kepolisian telah memeriksa lima orang dari perusahaan yang bermarkas di Kota Changchun itu, termasuk seorang direktur, sejak Senin (23/7). Seorang pejabat Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Cina (CFDA), Ahad (22/7), menemukan perusahaan yang berkantor di Ibu Kota Provinsi Jilin itu memalsukan catatan produksi, catatan pemeriksaan produksi, dan secara sengaja mengubah parameter dan peralatan selama proses produksi vaksin rabies untuk manusia itu.

Baca juga: Ratusan Ribu Anak di Cina Dilaporkan Terpapar Vaksin 'Rusak'

CFDA kemudian mencabut sertifikat pemenuhan standar industri makanan dalam kemasan (GMP certificate) milik perusahaan tersebut dengan alasan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan memerintahkan penarikan seluruh vaksin yang telah diproduksi Changchun Changsheng. Mendengar informasi tersebut, Presiden Xi yang sedang melakukan lawatan ke enam negara Arab dan Afrika langsung mengeluarkan perintah penyelidikan.

"Kesehatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dan keselamatan jiwa masyarakat dari kelas paling bawah harus tetap dijaga," kata Xi, Senin (23/7).

Perdana Menteri Li Keqiang juga menginstruksikan Dewan Pemerintahan segera membentuk tim investigasi dan memerintahkan tim tersebut mengurainya dari rantai produksi hingga distribusi semua vaksin antirabies itu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement