REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte segera menandatangani hukum organik Bangsamoro. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang rencananya disahkan pada 6 Agustus itu akan memberikan otonomi daerah lebih besar kepada etnis muslim yang berada di Minandao, Filipina Selatan.

Duterte dijadwalkan juga akan memimpin upacara pengesahan RUU tersebut. Konfirmasi peresmian RUU diungkapkan oleh Asisten Spesial Presiden (SAP) Christopher Lawrence.

Mengutip laman pageone.ph, Rabu (1/8) Lawrence mengatakan, rencananya legalisasi RUU tersebut akan dilakukan di Istana Malacanang, Manila. Meski demikian, dia tidak merinci lebih lanjut terkait rencana pengesahan RUU yang mengatur akan otonomi daerah tersebut.

Juru Bicara Presiden Filipina Harry Roque mengatakan, rencananya pengesahan RUU itu akan mengundang semua pihak terkait. Meski demikian, hal tersebut masih menunggu keputusan presiden lebih lanjut.

"Anda tahu pak presiden, dia tidak terlalu senang dengan upacara tapi kami pantas mendapatkan UU Bangsamoro," kata Harry Roque.

Roque mengatakan, nasib RUU tidak akan sama dengan Dasar Hukum Bangsamoro atau Bangsamoro Basic Law (BBL) yang tidak mendapat persetujuan dari kongres. Kendati demikian, dia mengatakan, presiden saat itu Benigno Aquino III tetap melegalisasi BBL dan mengadakan upacara pengesahan.

"Sehingga pantas rasanya pemerintahan Duterte melakukan upacara serupa mengingat RUU ini akan disahkan," kata Roque.

Hukum organik Bangsamoro diharapkan dapat menimbulkan stabilisasi di tengah konflik yang terjadi selama lima dekade belakangan di Mindanao. Lebih dari 100 ribu orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Konflik juga telah membuat sekitar dua juta warga kehilangan tempat tinggal mereka.

Otonomi Bangsamoro akan menjadi sebuah pencapaian positif secara signifikan bagi Presiden Duterte dan pemerintah Filipina. Pengesahan RUU tersebut akan memenuhi mimpi yang telah lama dinantikan oleh etnis muslim Bangsamoro. Persetujuan RUU tersebut akan dilakukan oleh komite bikameral, senat, dan House of Representative Filipina.

Bangsamoro merupakan kelompok minoritas yang tinggal di Minandao di tengah mayoritas bangsa Filipina yang umumnya menganut kepercayaan kristen. Jika RUU disahkan maka akan menggantikan status otonomi Muslim yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah pusat di Manila.

RUU juga dinilai telah memenuhi sekitar 80 hinga 90 persen dari isi tuntutan kelompok oposisi MILF dalam kesepatan damai 2014. Pemimpin MILF sebelumnya juga mengaku puas dengan keberadaan RUU tersebut.

Sebelumnya, ratifikasi RUU tersebut sempat ditunda. Legalisasi saat itu terganjal oleh konflik kepemimpinan dalam tubuh House of Representative Filipina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika