REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Utara (Korut) meminta Amerika Serikat (AS) membatalkan sanksi internasional terhadap Pyongyang. Permintaan dibuat menyusul sikap positif yang ditunjukkan Korut dengan mengembalikan jasad tentara AS yang tewas dalam perang Korea dan mengakhiri uji coba senjata nuklir.
Permintaan tersebut dibuat hanya beberapa hari setelah laporan PBB mengungkapkan jika Korut belum menghentikan program rudal mereka. Korea Utara juga diketahui terus melakukan perdagangan ilegal berbagai komoditas termasuk minyak dan batu bara.
Korut berpendapat, sikap AS yang enggan mencabut sanksi ekonomi bertentangan dengan misi untuk memperbaiki hubungan bilteral kedua negara. Padahal, Korut telah menunjukkan itikad baik termasuk memoratorium program dan uji coba nuklir, merobohkan fasilitas nuklir, dan mengembalikan jasad tentara AS.
"Praktik semacam itu telah melenceng dari alasan keberadaan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Juru Bicara Workers Party, partai penguasa di Korut, Rodong Sinmun.
Rodong menilai, argumen yang dilontarkan Departemen Luar Negeri AS yang tidak akan mencabut sanksi hingga denuklirisasi dilakukan secara menyeluruh dan terverifikasi merupakan sebuah hinaan. Apalagi, Paman Sam menggunakan sanksi itu sebagai bahan negosiasi.
"Bagaimana mungkin sanksi, yang dikeluarkan pemerintah AS digunakan sebagai kebijakan yang tidak bersahabat terhadap kami sekaligus promosi hubungan baik kedua negara?" kata Rodong Sinmun.
Pertemuan tingkat tinggi (KTT) Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un menyepakati denuklirisasi semenanjung Korea. Meski demikian, AS mengaku kesulitan untuk mewujudkan hal tersebut. Paman sam mengatakan, sanksi ekonomi terhadap Pyongyang tidak akan dicabut hingga denuklirisasi rampung dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika