REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengirimi surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Surat tersebut diantarkan oleh Senator AS dari partai Republik Rand Paul dan diserahkan kepada pemerintahan Presiden Putin.
Paul mengatakan, surat tersebut berisi ajakan AS kepada Rusia untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang. Secara pribadi, dirinya mengaku terhormat untuk mengantarkan surat Presiden Trump kepada pemerintahan Presiden Putin.
"Surat menekankan pentingnya keterlibatan lebih lanjut di berbagai bidang termasuk kontra terorisme, meningkatkan dialog legislatif dan melanjutkan kembali pertukaran budaya," cicit Rand Paul dalam akun Twitter-nya.
Menurut Gedung Putih, ini baru merupakan surat awal dari AS kepada Rusia. Gedung Putih juga mengatakan, presiden telah memberikan Paul 'surat pengantar' untuk perjalanannya atas permintaan senator.
"Dalam surat itu menyebutkan sejumlah bahasan yang ingin didiskusikan senator dengan Presiden Putin," kata Juru Bicara Gedung Putih Hogan Gidley dalam sebuah pernyataan.
Baca juga, AS Ancam Sanksi Rusia Terkait Racun Novichok.
Juru Bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, surat dari Trump kepada Putin telah disampaikan melalui saluran diplomatik. Meski demikian, Peskov mengatakan Kremlin tidak membiasakan diri dengan maksud dari isi surat tersebut.
Komunikasi AS dan Rusia belakangan meningkat setelah pertemuan tingkat tinggi (KTT) Trump dan Putin di Helsinki beberapa waktu lalu. Meskipun, Trump mendapat sejumlah kritikan dari sejumlah politikus dalam negeri menyusul sikapnya yang dinilai tunduk kepada Putin.
Mereka juga mengkritik presiden yang dinilai kurang tegas terkait dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu. Tuduhan intervensi tersebut selalu mendapatkan bantahan dari pemerintah Rusia. Mereka mengaku tidak sedikitpun terlibat dalam kasus tersebut.
Baca juga, Rusia akan Balas Usir Diplomat Inggris.
Surat itu disampaikan di tengah ancaman sanksi yang ingin dijatuhkan AS ke Rusia. Sanksi tersebut diberikan terkait dengan penggunaan racun syaraf yang diduga diarahkan Moskow ke agen ganda Sergei Skripal di Inggris.
Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyebut sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya sanksi itu akan membuat Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.
"Sekali lagi kami sepenuhnya menolak dugaan keterlibatan pemerintah Rusia atas apa yang terjadi di Salisbury. Rusia tidak memiliki dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata kimia," kata Peskov pada Kamis (9/8), dikutip laman CNN.
Sanksi yang dijatuhkan AS memang terkait dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan mantan agen gandanya Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Ia diserang menggunakan agen saraf novichok.
Peskov mengaku cukup menyayangkan keputusan AS. Sebab ketika bertemu Presiden AS Donald Trump di Helsinki, Finlandia, bulan lalu, Putin menyampaikan Rusia masih memiliki harapan untuk menjalin hubungan konstruktif dengan Washington.
"Hubungan ini tidak hanya untuk kepentingan rakyat kami, tapi juga untuk stabilitas strategis dan keamanan dunia," ujar Peskov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
