REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Beberapa faksi politik Palestina menyerukan agar kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang tercapai pada Oktober 2017 di Kairo, Mesir, segera diterapkan. Faksi-faksi tersebut juga menyerukan penghentikan retorika provokatif yang memicu perpecahan Palestina.
Seruan penerapan kesepakatan rekonsiliasi dibuat dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Partai Fida, Partai Rakyat Palestina, dan Inisiatif Nasional Palestina. Sementara, Fatah menolak menandatangani pernyataan bersama tersebut.
Dalam pernyataan bersama itu, faksi-faksi politik Palestina mengatakan sudah tiba waktunya memulihkan persatuan nasional Palestina. "Sudah waktunya untuk menyembuhkan keretakan nasional dan memikul tanggung jawab moral guna menyelesaikan keluhan rakyat kita serta menghentikan penindasan penjajah Israel terhadap rakyat kita," kata pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/8), dikutip laman Anadolu Agency.
Fatah dan Hamas mulai berselisih pada 2007. Perselisihan itu dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilihan umum 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, namun Fatah dan masyarakat internasional menolaknya. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan. Namun, upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.
Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administratif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.
Namun rekonsiliasi itu masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza, sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.
Dalam beberapa pekan terakhir, Hamas telah mempertimbangkan proposal yang diajukan Mesir dan PBB untuk rekonsiliasi antar-Palestina, gencatan senjata Hamas-Israel, dan proyek-proyek kemanusiaan di Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
