REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Abdullah Hamduk, yang ditunjuk menjadi menteri keuangan di pemerintahan baru Sudan, secara resmi menolak penunjukan itu. Hamduk adalah mantan sekretaris pelaksana Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika.
Tapi, Presiden Sudan Omar al-Bashir menugasi Perdana Menteri Moataz Moussa Abdullah mengelola urusan kementerian keuangan, kata kantor berita SUNA pada Sabtu malam. Bashir menunjuk perdana menteri baru pada pekan ini. Ia menyatakan jumlah menteri dalam pemerintahan lebih ramping akan dipangkas sepertiga untuk memotong belanja pemerintah. Hal itu akibat perekonomian bergulat dengan lonjakan inflasi dan kekurangan likuiditas.
Khartoum mencoba memangkas pengeluaran karena inflasi tinggi, yang mencapai sekitar 64 persen tahun ke tahun pada Juli. Selain itu, Sudan menghadapi kekurangan likuiditas yang menyebabkan langkanya bahan pokok, seperti, bahan bakar, dan roti.
Partai berkuasa Bashir pada bulan lalu menyatakan rencananya mencalonkan penguasa lama itu untuk pemilihan kembali pada 2020. Namun, hal itu memerlukan perubahan undang-undang dasar.
Baca: Ratusan Imigran Diselamatkan dari Lepas Pantai Spanyol
Ikuti Whatsapp Channel Republika