REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Lebih dari satu juta Muslim Israel dilarang memasuki Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kebijakan itu otomatis juga melarang perjalanan ibadah umrah dan haji Muslim setempat.
Dilansir di Haaretz pada Rabu (7/11), hal itu disebabkan adanya perubahan kebijakan paspor dari pemerintah Saudi. Kebijakan itu tidak lama usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melontarkan pujian terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman.
Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dan warga negara itu dilarang memasuki Tanah Suci. Selama ini, Muslim Israel berumrah dengan memanfaatkan “celah”.
Sejak 1978, sesuai keputusan Raja Jordan Hussein, warga Muslim Israel yang ingin melakukan ibadah ke Makkah dapat bertolak melalui Yordania. Negara itu mengeluarkan paspor sementara Yordania, yang memungkinkan warga Israel masuk dan meninggalkan Arab Saudi.
Namun, Saudi telah mengubah aturan. Anggota komite haji dan umrah Israel baru mengetahui bahwa warga negara tersebut dilarang memasuki Arab Saudi, bahkan dengan paspor Yordania sementara. Kebijakan itu rencananya mulai diberlakukan pada Desember.
Ketua Komite Haji dan Umrah Israel, Salim Shalata mengetahui kebijakan Saudi itu dari Kementerian Urusan Wakaf Islam Yordania dan Tempat-tempat Suci. Pihak berwenang Saudi tidak lagi mengakui paspor sementara dari Yordania. Dengan demikian, siapa pun yang ingin memasuki Arab Saudi harus memiliki paspor biasa.
Shalata mengatakan selama 40 tahun pengaturan penggunaan paspor sementara Yordania, berjalan tanpa hambatan. Karena itu, ribuan jamaah Muslim dari Israel dapat melakukan perjalanan ibadah setiap tahun atau ibadah haji.
Shalata mengatakan tidak mendapat penjelasan lebih lanjut ihwal keputusan Saudi itu. Namun, dia menyesalkan karena ibadah umrah yang seharusnya berlangsung pada Desember harus batal. Padahal, ribuan Muslim sudah mendaftar.
Komite haji dan umrah meminta Kepala Komite Pemantau Tinggi Arab di Israel Mohammed Barakeh menyampaikan permasalahan itu pada pihak berwenang Yordania. Dia berharap Yordania bisa menekan Saudi untuk membatalkan larangan tersebut.
Kementerian Urusan Wakaf Islam Yordania dan Tempat-tempat Suci mengatakan mereka telah menangani permasalahan itu dengan Saudi. Namun, belum ada solusi atas rencana penerapan kebijakan itu.
Keputusan Saudi juga mempengaruhi puluhan ribu warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza yang memegang paspor sementara Yordania. Meskipun, mereka dapat menyelesaikan masalah itu dengan mendapatkan paspor Palestina atau dokumen perjalanan.
Anggota komite haji Israel dan pejabat Yordania sama-sama tidak secara terbuka mengkritik Saudi atas masalah itu. “Kami sangat berharap Muslim Israel tidak akan menjadi sandera sebagai akibat dari masalah diplomatik dan semua pihak dapat menemukan solusi yang akan mengembalikan semuanya,” kata seorang anggota komite yang enggan disebutkan namanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
