REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Yordania Abdullah II kembali menyuarakan penentangan terhadap pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu dia sampaikan ketika berbicara di UN's Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People pada Rabu (28/11).
Menurut Raja Abdullah, proyek permukiman ilegal merupakan hambatan terbesar dalam merealisasikan solusi dua negara Israel-Palestina. Padahal, penyelesaian konflik antara kedua negara itu sangat penting untuk kawasan.
"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," ujar Raja Abdullah, dikutip laman Anadolu Agency.
Pada kesempatan itu, Raja Abdullah juga menegaskan komitmen untuk melestarikan identitas Arab, Muslim, dan Kristen yang bersejarah di Yerusalem. "Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap usaha untuk memaksakan sebuah realitas baru (di Yerusalem) atau mengubah status historis dan hukumnya," kata dia.
Saat ini, terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Semua permukiman itu dibangun atas persetujuan Pemerintah Israel.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, segala aktivitas permukiman Yahudi di kedua wilayah itu ilegal. Kendati kerap menuai kecaman dari dunia internasional, Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Baca: PBB: Solusi Dua Negara Jadi Opsi Tunggal Israel-Palestina
Ikuti Whatsapp Channel Republika
