REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina pada Kamis (20/12) mengecam Amerika Serikat (AS) karena mengeluarkan undang-undang baru tentang Tibet. Cina dengan tegas menentang undang-undang tersebut. Cina mengatakan Tibet adalah masalah internal Cina. Tindakan AS dinilai akan menimbulkan dampak serius bagi hubungan kedua negara.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu menandatangani undang-undang Akses Timbal Balik bagi Tibet. Undang-undang itu berusaha mempromosikan akses ke Tibet bagi para diplomat AS dan pejabat lainnya, wartawan, dan warga negara lain dengan menolak masuk ke AS bagi para pejabat Cina yang dianggap bertanggung jawab untuk membatasi akses ke Tibet.
Keindahan alam Tibet.
Juru bicara kementerian luar negeri Cina Hua Chunying mengatakan undang-undang itu mengirim sinyal yang salah ke elemen separatis Tibet. Selain itu, undang-undang juga mengancam hubungan bilateral yang sudah memburuk karena masalah perdagangan dan lainnya.
"Jika Amerika Serikat menerapkan undang-undang ini, itu akan menyebabkan kerusakan serius bagi hubungan Cina-AS dan kerjasama di daerah-daerah penting antara kedua negara," kata Hua.
Ia mengatakan AS harus menyadari sensitivitas tinggi akan masalah Tibet dan berhenti untuk ikut campur. "Jika tidak Amerika Serikat harus menerima tanggung jawab atas konsekuensinya," tambahnya. Namun, ia tidak merinci pernyataan tersebut.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan situasi bagi etnis Tibet di wilayah tersebut sangat sulit. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada Juni mengatakan kondisi di Tibet akan cepat memburuk.
Gunung Kailash, Tibet
Semua orang asing membutuhkan izin khusus untuk memasuki Tibet, yang umumnya diberikan kepada turis. Namun para diplomat dan jurnalis asing sangat jarang memperoleh izin.
Hua mengatakan Tibet terbuka untuk pengunjung asing. Menurutnya terdapat 40 ribu pengunjung Amerika ke wilayah itu sejak 2015.
"Ini adalah hal yang harus dimengerti bahwa pemerintah mengatur kontrol terhadap masuknya orang asing," katanya.
Kelompok HAM Tibet menyambut baik undang-undang AS. Kampanye Internasional untuk Tibet mengatakan undang-undang AS tersebut menandai era baru dukungan AS dan merupakan tantangan bagi kebijakan Cina di Tibet.
"AS membiarkan Beijing tahu bahwa para pejabatnya akan menghadapi konsekuensi nyata jik mendiskriminasi orang Amerika dan Tibet dan telah membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti," kata presiden kelompok itu, Matteo Mecacci, dalam sebuah pernyataan.
Tahun depan warga Tibet akan memperingati 60 tahun pelarian Dalai Lama ke Tibet dari Cina.
Cina selalu menyebut Dalai Lama sebagai seorang separatis yang berbahaya, meskipun Dalai Lama mengatakan bahwa ia hanya menginginkan otonomi asli untuk tanah airnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika