REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox memperingatkan parlemen agar tidak membajak proses mundurnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Ia menilai, anggota parlemen Inggris ingin mengambil kendali lebih besar atas Brexit.
"Parlemen belum mendapat hak untuk membajak proses Brexit karena parlemen mengatakan kepada rakyat di negara ini: 'Kami membuat kontrak dengan Anda, Anda akan membuat keputusan, dan kami akan menghormatinya'," kata Fox pada Ahad (20/1), mengacu pada proses referendum Brexit tahun 2016.
Dia mencurigai beberapa anggota parlemen memang ingin mengontrol sepenuhnya proses Brexit setelah kesepakatan Perdana Menteri Theresa May ditolak pekan lalu. "Apa yang kita dapatkan sekarang adalah beberapa dari mereka yang selalu benar-benar menentang hasil referendum yang mencoba membajak Brexit dan pada dasarnya mencuri hasil dari rakyat," ujarnya.
Baca juga, Brexit Ditolak, Perdana Menteri Inggris tak Ubah Tuntutannya
Kesepakatan Brexit May dengan Uni Eropa telah ditolak parlemen Inggris. Sebanyak 202 anggota mendukung kesepakatan May, sementara 432 lainnya menolak. Penolakan itu memicu timbulnya mosi tidak percaya terhadap May. Namun dia masih berhasil mempertahankan kepercayaan parlemen dengan hasil pemungutan suara 325 berbanding 306.
May dijadwalkan kembali menghadap parlemen pada Senin (21/1) untuk menetapkan bagaimana dia berencana memecahkan kebuntuan Brexit. The Sunday Times melaporkan May sedang berusaha menyepakati perjanjian dengan Irlandia untuk menghapus kesepakatan backstop.
Salah satu alasan parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit May adalah karena backstop Irlandia Utara. Hal itu terkait dengan pengaturan perbatasan antara Irlandia Utara yang termasuk dalam wilayah Inggris Raya dan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa.
Guna mencegah penerapan perbatasan yang ketat, jika Inggris dan Uni Eropa tidak dapat menyepakati kesepakatan dagang dalam masa transisi selama 21 bulan, yang dapat diperpanjang setelah London hengkang pada 29 Maret mendatang, backstop dapat diterapkan.
Situasi tersebut akan membuat Irlandia Utara, secara umum, tetap selaras dengan aturan Uni Eropa. Dengan demikian pergerakan barang dan manusia secara bebas seperti saat ini dapat terus berlanjut. Anggota parlemen Inggris menganggap kesepakatan backstop Irlandia Utara tak adil dan merugikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika