REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— Perdana Menteri Inggris Theresa May tidak mengubah tuntutan dalam perundingannya dengan sejumlah pemimpin Uni Eropa (UE) meski rencana Brexit, yang dia susun, ditolak anggota parlemen Inggris pada awal pekan ini.

Seperti dilaporkan Telegraph, Jumat (18/1), tuntutan May terus ditekankan pada batas waktu yang mengikat secara hukum bagi ketentuan "backstop" Irlandia, hak bagi Inggris untuk secara sepihak mundur, atau komitmen untuk penuntasan kesepakatan dagang sebelum 2021 guna mencegah pemberlakuan backstop 

Backstop merupakan kebijakan jaminan yang dirancang untuk mencegah diberlakukannya kembali pemeriksaan perbatasan di perbatasan antara negara anggota Uni Eropa, Irlandia, dan Irlandia Utara.

May menegaskan kembali tuntutannya dalam perundingannya dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Pemimpin Irlandia Leo Varadkar. 

Pada Jumat malam, May juga dijadwalkan bertemu dengan Arlene Foster, pemimpin Partai Persatuan Demokratik (Democratic Unionist Party/DUP) Irlandia Utara, yang memiliki 10 kursi di parlemen dan mendukung pemerintah May tetapi tidak mendukung kesepakatan Brexit. Pertemuan itu juga direncanakan dihadiri Nigel Dodds, Wakil Pemimpin DUP.

Kesepakatan May tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada awal pekan ini dimentahkan dengan 230 suara. Dia memohon kepada para anggota parlemen untuk bersama-sama berusaha memecahkan kebuntuan tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika