Selasa 05 Mar 2019 16:29 WIB

Anggota Kongres tak Puas dengan Sikap Trump Soal Uighur

Cina meminta AS menerima fakta di lapangan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota legislatif Amerika Serikat (AS) dari partai Republik dan Demokrat tidak puas dengan tanggapan Presiden AS Donald Trump terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Cina.

Menurut mereka tanggapan Trump pada pelanggaran HAM yang dialami minoritas Muslim Uighur tidak memadai. 

Baca Juga

"Isu ini lebih besar dari Cina, ini tentang menunjukan kepada negara kuat bahwa seluruh dunia meminta mereka mempertanggungjawabkan semua tindakan mereka," kata para anggota Parlemen AS kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa (5/3).

Para anggota Parlemen AS ini dipimpin oleh Ketua Komite bidang Luar Negeri House of Representative dari partai Demokrat Eliot Engel. Anggota partai Republik Ted Yoho juga masuk dalam kelompok ini.

Pada 28 September tahun lalu Pompeo menulis surat kepada komite luar negeri House. Dalam surat tersebut Pompeo menulis kementeriannya sedang meminta Pemerintah Cina memberikan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Selain itu, sanksi diminta dijatuhkan kepada mereka yang mengontrol ekspor teknologi untuk dipakai di pusat kamp pengasingan Xinjiang. 

"Tampaknya pemerintah tidak melakukan tindakan yang berarti, dan kami menulis surat karena merasa ini persoalan yang serius," kata para anggota Parlemen AS dalam surat yang juga ditanda tangani oleh ketua subkomite bidang Asia dan Pasifik Brad Sherman dan anggota subkomite hak asasi manusia Chris Smith.

Di kantor legislatif AS Capitol Hill, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback mengatakan isu pelanggaran HAM minoritas Uighur ini sudah dibahas dengan pemerintah. Tapi ia tidak mengumumkan langkah terbaru pemerintah AS menangani isu ini.

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan sejak April 2017 lalu pemerintah AS sangat terganggu dengan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Pemerintah Cinia terhadap satu juta Muslim Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Ia mengatakan, Pemerintah AS akan terus meminta Cina untuk menghentikan kebijakan yang kontraproduktif itu.

"Meminta Cina membebaskan semua orang yang ditahan dengan sewenang-wenang, dan menghentikan upaya memaksa kelompok minoritas Muslim lainnya yang berada di luar negeri pulang ke Cina hanya untuk menghadapi nasib yang tidak pasti,” kata juru bicara tersebut.

Pada tahun lalu Pemerintah AS sudah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan dan pejabat Cina yang terlibat dalam pelanggar HAM di Xinjiang. Termasuk Sekretaris Partai Xinjiang Chen Quanguo, anggota politbiro Partai Komunis Cina yang sangat berkuasa.

Namun sampai saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan Pemerintah AS. Di sisi lain AS juga sedang melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang dagang dengan Cina. Pada Senin (4/3), Pompeo mengatakan kesepatan mengakhiri perang dagang sudah hampir selesai.

Di Beijing juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang berharap anggota legislatif AS dapat 'menghargai fakta'. Ia meminta anggota Parlemen As untuk menahan diri dari tindakan yang dapat merusak hubungan AS-Cina.  "Hal itu tidak ada manfaatnya bagi mereka," kata Lu. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement