REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, pada Sabtu (27/4), telah melarang kegiatan dua organisasi yang diduga mendalangi aksi pengeboman gereja negara tersebut. Mereka adalah National Thawheed Jamaath (NTJ) dan Jamathei Millathu Ibrahim (JMI).
Juru bicara presiden, Dharmasri Ekanayake mengatakan, pelarangan akan mulai berlaku pada Selasa (30/4). Dengan langkah tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk menyita semua properti milik kedua organisasi tersebut.
Menurut para pejabat Sri Lanka, pelarangan terhadap NTJ dan JMI memang tidak dapat dilakukan segera setelah terjadinya aksi pengeboman. Sebab undang-undang mengharuskan otoritas berwenang memiliki bukti yang cukup untuk melakukan hal itu.
Belum banyak yang diketahui tentang kegiatan NTJ dan JMI. Namun, kepolisian Sri Lanka meyakini bahwa aktor intelektual di balik insiden pengeboman gereja pada Ahad pekan lalu adalah Mohamed Hashim Mohamed Zahran, yang tak lain pemimpin NTJ.
Pascapengeboman, kepolisian telah menahan sekitar 100 orang yang diduga terlibat. Di antara mereka terdapat warga negara Suriah dan Mesir. Hampir 10 ribu tentara dikerahkan untuk memburu terduga pelaku lainnya serta meningkatkan keamanan.
Pengeboman pada Ahad pekan lalu menyebabkan lebih dari 250 orang tewas dan 500 lainnya luka-luka. 40 korban tewas diketahui merupakan warga negara asing yang berasal dari Inggris, Amerika Serikat (AS), India, Turki, Denmark, Belanda, dan Portugal.
Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan, militan yang melakukan pengeboman pada Hari Paskah dipengaruhi ide-ide ekstremis saat berada di Australia. Ia percaya salah satu penyerang mungkin telah diradikalisasi saat belajar di negara itu.
"Begitulah perasaan keluarga. Kami tahu ada beberapa militan di Australia di kalangan Muslim. Australia telah berperang (dalam perang melawan teror) di luar sana," kata Wickremesinghe di kediaman perdana menteri di Colombo, dilansir dari Guardian, Sabtu (27/4).
Kronologi Teror Bom Sri Lanka
Ikuti Whatsapp Channel Republika
