Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia tidak memberikan toleransi pada siapapun yang bertujuan mengganggu keamanan dan persatuan. Sepanjang Rabu (22/5) siang, aksi massa yang ricuh sempat terjadi di sejumlah titik di ibu kota, antara lain di Petamburan dan Slipi, Jakarta Pusat.

Dan saat berita ini diturunkan, aparat keamanan juga masih berusaha membubarkan massa aksi yang berkerumun di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat.

Merespons situasi ini, Presiden Joko Widodo didampingi jajaran keamanan dan pertahanan serta Wakil Presiden Jusuf Kalla di istana negara menegaskan situasi keamanan di dalam negeri masih terkendali dan masyarakat diminta tidak perlu khawatir.

Jokowi menegaskan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dirinya memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu Jokowi menyatakan kalau dirinya akan bertindak tegas pada siapapun yang akan mengganggu keamanan dan persatuan serta proses demokrasi di tanah air.

"Terutama kepada para perusuh, kita tidak akan memberikan ruang bagi perusuh yang akan merusak negara kita, merusak NKRI. Tidak ada pilihanTNI dan Polri akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. " tegas Presiden Joko Widodo.

Namun dalam pernyataannya juga Presiden Joko Widodo menyerukan masyarakat untuk memanfaatkan Bulan Ramadhan untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu ia mengajak semua pihak untuk merajut kembali persatuan dan persaudaraan pasca-pemilu presiden 2019.

Jokowi juga mengingatkan segala bentuk perselisihan terkait sengketa pemilu harus diselesaikan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

"Sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan sengketa itu diselesaikan melalui MK dan saya hargai Prabowo Sandi yang telah membawa sengketa pilpres kemarin ke MK." kata Jokowi.

"Saya yakin Mahkamah Konstitusi akan memutuskan berdasarkan bukti dan fakta yang ada," katanya.

Ketika ditanya awak media mengenai upaya berdialog dengan penantangnya Prabowo Subianto untuk mendinginkan situasi, Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pihaknya untuk bertemu Prabowo Subianto belum bersambut.

"Saya sudah berinisiatif sejak awal setelah pencoblosan. Saya sudah mengirim utusan tapi memang kelihatannya belum ketemu." tegas Joko Widodo.

Prabowo minta massa tidak anarkis

Photo: Capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meminta massa aksi menghindari kekerasan fisik. (Tempo)

Sementara itu di waktu yang bersamaan ketika Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana, Prabowo Subianto didamping cawapres Sandiaga Uno juga turut memberikan keterangan pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Prabowo Subianto juga menyerukan agar semua pihak agar menahan diri dan menghindari kekerasan fisik maupun verbal. Prabowo secara khusus meminta agar aparat keamanan tidak melakukan kekerasan fisik.

"Adik-adikku para pejabat dan petugas TNI Polri yang masih aktif, saya mohon kita ingat bersama seragam, makanan, dan senjata yang anda sekarang gunakan dibiayai oleh rakyat."

"Saudara-saudara adalah milik rakyat semuanya. Rakyat mendambakan saudara... mengayomi rakyat, melindungi rakyat semuanya. Saudara adalah harapan kita." kata Prabowo.

"Saudara-saudara, kami mohon janganlah sekali-kali menyakiti hati rakyat... apalagi memukul dan menembak rakyat kita sendiri. Mari sama-sama menjaga agar rakyat tetap damai bergembira." tegasnya.

Pesan yang sama juga ditujukan Prabowo kepada massa yang melakukan aksi untuk tidak memicu bentrok fisik dengan aparat.

"Saya juga menegaskan yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, saya tegaskan hindari kekerasan fisik. Berlakulah sopan dan santun. Hormatilah pejabat-pejabat penegak hukum dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan."

"Seandainya ada salah paham dan saudara dipukul, jangan melawan ... ini berat, tapi harus dilakukan, Apapun yang terjadi, demi negara bangsa, demi seluruh umat, semua agama, hindari kekerasan." kata Prabowo.

Di awal pernyataan persnya, Prabowo Subianto juga mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya 6 warga dan ratusan warga yang terluka dan menjadi korban dalam kericuhan yang terjadi 22 Mei dini hari.

Jumlah korban tewas ini sendiri awalnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan meski Kapolri mengaku pihaknya telah menerima laporan tersebut, namun Polri menyatakan masih mengecek informasi tersebut.

BPN tolak bertanggung jawab

Photo: Massa pengunjuk rasa membakar ban dalam aksi 22 Mei di depan Kantor Bawaslu Jakarta. (AP: Dita Alangkara)

Kerusuhan terjadi ketika aparat berusaha membubarkan massa yang beraksi di depan Kantor Bawaslu di Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Izin mereka menggelar aksi unjuk rasa berakhir setelah massa melakukan shalat Tarawih berjamaah.

Polisi kemudian melakukan pembubaran paksa setelah massa terus bertahan hingga lewat tengah malam. Tindakan ini direspon massa dengan melemparkan batu dan botol kaca ke arah petugas.

Menyikapi kericuhan ini, sejumlah elit dari pasangan capres -cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membantah massa aksi yang terlibat dalam kerusuhan ini adalah pendukung paslon mereka.

Meskipun dalam aksinya massa menyuarakan dugaan kecurangan yang dialami paslon capres cawapres 02.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengklaim BPN Prabowo-Sandi maupun Partai Gerindra tidak memobilisasi massa untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi.

"Ini masyarakat yang concern, yang peduli dengan ketidakadilan. Jadi itu bagian dari masyarakat yang merasa terpanggil ya. Ini kan tidak dimobilisasi. Mereka datang dari mana-mana. Tidak ada pengerahan dalam arti mereka dibiayai, difasilitasi dan sebagainya."

"Mereka merasa terpanggil karena ini menyangkut masa depan bangsa. Mereka memprotes kecurangan-kecurangan yang ada dan itu dijamin oleh konstitusi kita," katanya.

Sebelumnya dalam keterangan pers di Jakarta, Menteri koordinator Politik Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukam) juga mengatakan pelaku kerusuhan pada 22 Mei dini hari adalah preman bayaran.

"Yang membuat kekacauan adalah preman-preman yang dibayar, bertato," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (22/5/2019).

Keterangan ini dikuatkan oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian yang menyebut aparatnya di lapangan menemukan amplop berisi uang dari massa yang ditangkap karena membuat kericuhan di depan Gedung Bawaslu dan area Petamburan, Jakarta Pusat pada Selasa malam hingga Rabu dini hari.

"Yang diamankan (di Petamburan) ini, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan amplop di mereka berisi uang totalnya Rp6 juta. Tapi, uang terpisah dari amplopnya, mereka mengaku ada yang membayar," kata Jendral Tito Karnavian di kantor Kemenkopolhukam pada Rabu (22/5).

Kapolri menyimpulkan kelompok yang membuat rusuh dini hari tadi berbeda dengan peserta aksi demo di Bawaslu kemarin. Kelompok tersebut diduga merupakan massa brutal dengan tujuan untuk membuat rusuh.

Ikuti berita-berita menarik lainnya dari situs ABC Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika