REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyatakan keadaan darurat nasional terkait ketegangan yang terjadi dengan Iran. Keadaan itu membuat Trump dapat melanjutkan penjualan senjata senilai lebih dari 8 miliar dolar AS ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania.
Padahal, berdasarkan hasil Kongres Amerika Serikat telah melarang penjualan persenjataan ke negara-negara tersebut atas keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Komite Kongres juga telah memperingatkan Trump untuk menahan diri agar tidak melanjutkan penjualan persenjataan termasuk bom ke Arab Saudi.
Namun, Trump memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang tentang pengendalian senjata dengan mengumumkan keadaan darurat nasional agar dapat melanjutkan penjualan senjata. "Presiden Trump hanya menggunakan celah ini karena dia tahu Kongres tidak akan menyetujui. Tidak ada alasan kondisi 'darurat' itu hanya untuk menjual bom ke Saudi kemudian dijatuhkan di Yaman, sehingga akan memperparah krisis kemanusiaan di sana," kata Senator Chris Murphy, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (25/5).
Keputusan yang bersebrangan bukan terjadi untuk pertama kalinya antara Komite Kongres dan Trump terkait kebijakan di kawasan itu. Beberapa waktu lalu, Dewan dan Senat memutuskan untuk mengakhiri dukungan militer AS untuk membantu penyerangan di Yaman, tetapi Trump memveto resolusi tersebut.
Dalam dokumen yang dikirim ke Kongres (Boon to Defense Industry), Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mendaftarkan berbagai macam produk dan layanan yang akan diberikan kepada negara tersebut. Produk dan layanan itu termasuk amunisi berpemandu cangih Raytheon (PGMs), pesawat Boeing Co F-15, dan rudal anti-tank Javelin yang dibuat oleh Raytheon dan Lockheed Martin Corp.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, Senator Republik Jim Risch, mengatakan telah menerima pemberitahuan resmi tentang tindakan pemerintah untuk melanjutkan penjualan senjata. Dia menyatakan akan mengalisa kebenaran seacara hukum.
"Saya meninjau dan menganalisis pembenaran hukum untuk tindakan ini dan implikasinya yang terkait," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintahan Trump juga mengumumkan bahwa telah mengirim 1.500 pasukan tambahan ke Timur Tengah. Hal itu, dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pertahanan terhadap Iran yang dinilai sebagai ancaman serangan potensial.
Anggota Kongres dari kedua belah pihak khawatir bahwa Trump mendorong ke arah perangan dengan Iran. Sementra, Clarke Cooper, asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan politik-militer, mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan negara sahabat.
"Ini tentang pencegahan dan ini bukan tentang perang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
