REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha secara resmi membentuk kabinet baru. Sebagian besar anggota kabinet merupakan anggota pemerintahan militer yang pernah membantunya memimpin kudeta 2014.
Dia mengumpulkan suara mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum (pemilu) pada Maret lalu. Prayuth akan menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan dalam jajaran kabinet yang berisi 36 orang.
Sejumlah pejabat yang menduduki kursi kabinet baru antara lain, Pemimpin Partai Demokrat Jurin Laksanawisit akan menjadi wakil perdana menteri dan menteri perdagangan. Pemimpin Partai Bhumjai Thailand Anutin Charnvirakul akan menjadi wakil perdana menteri dan menteri kesehatan. Sebelumnya, Anutin berkampanye melegalkan produksi ganja dengan tujuan membantu petani.
Sementara itu, tiga wakil perdana menteri lain sebelumnya menjabat di pemerintahan militer Prayuth. Salah satunya adalah Prawit Wongsuwan yang merupakan mantan perwira senior. Kemudian, mantan perwira senior lainnya Anupong Paojinda yang menduduki jabatan sebagai menteri dalam negeri.
Para analis memperkirakan, pemerintahan baru kemungkinan berumur pendek karena koalisi Prayuth mencakup banyak partai politik. Mereka memiliki agenda masing-masing dan akan menghadapi oposisi yang kuat di parlemen.
Pengumuman kabinet baru dilakukan sehari setelah Prayuth mencabut sejumlah perintah eksekutif khusus dan berjanji tidak akan mengeluarkan perintah serupa. Setelah merebut kekuasaan, Prayuth memberikan dirinya sendiri kekuatan legislatif khusus yang memungkinkannya mengeluarkan perintah yang memiliki kekuatan hukum.
Prayuth telah mencabut 66 dari 500 perintah eksekutif yang dikeluarkannya. Para kritikus mengklaim, hal ini merupakan upaya untuk membuat militer telah melepaskan kekuasaan dan bertransisi ke pemerintahan terpilih. Namun, pemerintahan baru tetap diisi oleh anggota rezim militer yang memegang posisi kunci.
"Alasan Prayuth mencabut perintah ini adalah untuk membangun citra selama transisi ke pemerintah berikutnya dan mengurangi tekanan padanya," ujar manajer program dari kelompok pemantau hukum Ilaw, Yingcheep Atchanont, Kamis (11/7).
Yingcheep mengatakan junta dengan sengaja mempertahankan perintah yang memungkinkan militer mempengaruhi politik. Salah satunya seperti memungkinkan militer mencari dan menangkap orang yang mereka curigai mengancam keamanan nasional hingga tujuh hari tanpa tuduhan.
Junta secara teratur menahan kritik di kamp militer sebagai metode intimidasi. Perintah lain yang gagal dicabut Prayuth memungkinkan komite untuk meninjau dan mengarahkan penghapusan konten online tanpa perintah pengadilan.
Prayuth mengatakan, dia tidak akan lagi menggunakan kekuatan legislatif khususnya, yang dikenal sebagai Pasal 44. Kekuatan legislatif khusus tersebut akan berhenti bersama dengan junta, setelah kabinet baru dilantik pada pekan depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
