REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Partai Pheu Thai pada Senin (21/8/2023) mengumumkan bahwa mereka berencana membentuk pemerintahan baru dengan koalisi 11 partai yang mencakup dua partai pro-militer. Dua partai pro-militer itu berafiliasi dengan mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha.
Parlemen Thailand diperkirakan akan mengukuhkan perdana menteri ke-30 pada Selasa (22/8/2023), setelah kebuntuan selama tiga bulan pascapemilu pada Mei. Pemimpin Pheu Thai, Chonlanan Srikaew mengatakan, mitra koalisi sepakat mencalonkan taipan real estate Srettha Thavisin sebagai pemimpin baru.
Pheu Thai menempati posisi kedua dalam pemilihan. Partai ini mendapat kesempatan untuk membentuk pemerintahan setelah anggota Senat yang konservatif tidak mendukung kandidat dari Partai Move Forward yang progresif.
Banyak anggota Senat, yang ditunjuk oleh pemerintahan militer yang dipimpin Prayuth, menentang pemimpin Move Forward, Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri. Karena Pita memiliki agenda untuk mereformasi undang-undang yang melarang pencemaran nama baik keluarga kerajaan Thailand.
Kritikus mengatakan undang-undang tersebut telah disalahgunakan sebagai senjata politik. Senator dianggap sebagai penjaga nilai-nilai royalis konservatif tradisional.
Partai Pheu Thai kemudian mengeluarkan Move Forward dari koalisinya. Pheu Thai mengatakan, seruan Move Forward untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan tidak dapat mengumpulkan cukup dukungan dari partai lain, termasuk Senat untuk menyetujui perdana menteri baru.
Koalisi yang dipimpin Pheu Thai memegang 314 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang. Pheu Thai memerlukan dukungan dari Senat untuk mencapai mayoritas dalam pemungutan suara gabungan di parlemen.
Sementara Move Forward tidak akan mendukung calon perdana menteri mana pun dari koalisi yang mencakup partai-partai dari pemerintahan yang didukung militer.
Pada Senin, Pheu Thai mengumumkan koalisinya mencakup dua partai yang didukung militer yaitu Palang Pracharath dengan 40 kursi, dan United Thai Nation dengan 36 kursi. Kedua partai itu terkait dengan Prayuth, yang berkuasa sejak dia memimpin kudeta militer pada 2014 sebagai panglima militer.
Pheu Thai adalah salah satu partai dari serangkaian partai lainnya yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, seorang populis miliarder yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006. Kudeta tersebut memicu pergolakan dan perpecahan selama bertahun-tahun, yang mempertemukan kelompok mayoritas miskin di wilayah pedesaan di utara yang mendukung Thaksin melawan kaum royalis, militer, dan pendukung mereka di wilayah perkotaan.
Pheu Thai banyak dikritik oleh beberapa pendukungnya karena mengingkari janji pra pemilu untuk tidak bergandengan tangan dengan partai-partai pro-militer.
Thaksin dan putrinya Paetongtarn Shinawatra mengatakan, dia berencana kembali ke Thailand pada Selasa sebelum pemungutan suara Parlemen. Kembalinya Thaksin mengakhiri pengasingannya selama bertahun-tahun untuk menghindari hukuman penjara dalam beberapa kasus kriminal yang disebutnya bermotif politik.
Paetongtarn, anggota penting Pheu Thai meminta maaf kepada orang-orang yang kecewa dengan keputusan Pheu Thai untuk membentuk koalisi dengan partai-partai pro-militer. Dia mengatakan, langkah ini diperlukan karena Pheu Thai tidak mampu meraih kemenangan telak dalam pemilu pada Mei.
Pemimpin Pheu Thai, Chonlanan mengatakan, keputusan tersebut diambil karena partai dan mitra koalisinya melihat ada kebutuhan untuk segera menyelesaikan permasalahan negara. Termasuk meningkatkan perekonomian dan mengakhiri perpecahan politik.
“Meskipun ada partai-partai dari pemerintahan yang akan keluar dalam koalisi, semua partai akan bekerja sama dengan Pheu Thai secara efisien dan melayani kepentingan terbaik masyarakat. Partai-partai koalisi akan menggunakan kesempatan ini sebagai awal untuk membangun cinta, harmoni dan rekonsiliasi masyarakat di negara ini, dan akan bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bagi negara dan masyarakat di masa depan," ujar Chonlanan.
Chonlanan mengatakan, koalisi setuju untuk mendukung platform Pheu Thai dalam meningkatkan perekonomian, meningkatkan upah minimum dan mengakhiri wajib militer. Dia juga mengatakan, mereka akan mendukung kelanjutan legalisasi ganja medis dan berupaya mengamandemen konstitusi untuk membuat negara menjadi lebih demokratis, namun tidak menyentuh undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika