REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Arab Saudi, Rusia, dan 35 negara lain telah secara resmi menuliskan surat kepada PBB terkait kebijakan Cina di wilayah barat Xianjiang. Menurut salinan surat yang dipantau Reuters, surat tersebut mendukung kebijakan Cina yang sama sekali bertolak belakang dengan kritik Barat yang kuat terhadap Cina soal Xianjiang.
Cina dituduh menahan 1 juta Muslim dan menganiaya etnis Uighur di Xianjiang. Sebelumnya, sebanyak 22 duta besar menandatangani surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan ini mengkritik kebijakan Cina yang berdalih untuk memerangi ektremisme dan memberikan keterampilan. Cina menyangkal kasus pelecehan di pusat-pusat penahanan.
Namun, surat tersebut justru memuji kebijakan Cina dengan menyebutkan bahwa langkah Cina adalah sebuah prestasi yang luar biasa di bidang hak asasi manusia.
"Menghadapi tantangan besar terorisme dan ekstremisme, Cina telah melakukan serangkaian tindakan antiterorisme, dan deradikalisasi di Xianjiang, termasuk mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan," kata surat dari 36 negara.
Surat terebut juga berisi bahwa keamanan telah kembali di Xianjiang dan hak asasi manusia warga dari semua kelompok etnis di wilayah itu dilindungi. Surat tersebut mengatakan, bahwa tidak ada lagi serangan teroris selama tiga tahun. Sehingga, warga menikmati rasa kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan yang kuat.
Selain Arab Saudi dan Rusia, surat tersebut ditandatangani oleh duta besar dari banyak negara seperti Afrika, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Myanmar, Filipina, Suriah, Pakistan, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Beijing membantah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Sementara, Duta Besar Cina Li Song berbicara pada sesi tiga minggu Dewan Jumat pekan lalu. Ia mengatakan, Cina sangat menghargai dukungan yang telah diterima dari negara penandatangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
