REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Liar Negeri Iran Javad Zarif menyiratkan pesan yang ditujukan pada Perdana Menteri baru Inggris Boris Johnson, Selasa (23/7). Zarif menegaskan, Iran tidak mencari konfrontasi dengan Inggris di tengah perselisihan mengenai kapal tanker yang disita.
"Sangat penting bagi Boris Johnson ketika ia memasuki 10 Downing Street untuk memahami Iran tidak mencari konfrontasi, Iran menginginkan hubungan normal berdasarkan saling menghormati," kata Zarif kepada wartawan di Managua seperti dilansir The Guardian, Rabu (24/7).
Inggris menuntut agar Iran melepaskan tanker yang disita di Teluk pada Jumat lalu. Penyitaan kapal terjadi dua pekan setelah pemerintah Inggris menyita satu kapal tanker Iran dari Gibraltar sebab Inggris curiga kapal Iran itu melanggar sanksi terhadap Suriah.
Zarif menilai langkah Inggris itu diatur oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tengah mengecam Iran sebagai "negara teror" teratas dunia. Menurutnya, sudah terpampang jelas sejak awal Inggris melakukan penawaran untuk pemerintahan Trump.
"Apa yang orang Inggris lakukan dan apa yang dilakukan otoritas Gibraltar di Selat Gibraltar adalah pelanggaran hukum internasional. Itu pembajakan," kata Zarif.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan pada akhir pekan lalu berniat mengurangi ketegangan dengan Iran. Inggris bersikeras mengklaim kapal tanker Grace 1 disita karena membawa minyak yang melawan sanksi Uni Eropa (UE), ke Suriah.
Meski demikian, Zarif tetap menilai tuduhan-tuduhan Inggris tidak berdasar. Zarif menuduh Inggris bertindak 'lebih suci daripada Paus' dalam menerapkan aturan-aturan yang UE sendiri tidak akan melakukannya. "Semua orang mengerti memulai konflik mungkin mudah, tetapi mengakhiri itu tidak mungkin," katanya.
Hunt mengatakan kepada House of Commons Inggris, ia akan berusaha menyusun misi perlindungan maritim yang dipimpin Eropa untuk pengiriman Teluk. Zarif tiba di Nikaragua pada Ahad kemarin setelah pertemuan di Gerakan Non-Blok Venezuela. Seperti Iran, pemerintah Venezuela dan Nikaragua dikenai sanksi AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika