REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Jaksa Agung Meksiko sedang mempertimbangkan jalur hukum untuk menyebut penembakan massal di Walmart di El Paso, Texas, sebagai terorisme. Menteri Luar Negeri Meksiko menyebutkan, tujuh warganya meninggal dalam peristiwa tersebut. Penembakan massal tersebut menewaskan 20 orang.
Langkah hukum semacam itu dapat mengarah pada permintaan ekstradisi atas pria bersenjata. Otoritas AS mengutip sebuah manifesto yang mereka kaitkan dengan tersangka sebagai bukti bahwa pembantaian itu bermotivasi rasial. "Bagi Meksiko, orang ini adalah teroris," Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan pada konferensi pers, Ahad (4/8) waktu setempat.
Ebrard mendesak Amerika Serikat untuk memberikan posisi yang jelas dan kuat terhadap kejahatan kebencian. Dia tidak mengatakan di mana yurisdiksi Meksiko dapat mengajukan jalur hukum. El Paso adalah kota yang terletak di perbatasan AS-Meksiko di seberang Ciudad Juarez, tempat berkumpulnya para migran yang ingin menyeberang ke Amerika Serikat dan yang lainnya sedang menunggu permintaan suaka di Amerika Serikat.
Ebrard mengatakan kementeriannya akan meminta informasi dari Amerika Serikat tentang bagaimana penembak itu bisa memperoleh senjata yang ia gunakan, dan apakah para pejabat AS mengetahui pembelian itu. "Masalah senjata adalah masalah yang krusial," katanya.
"Fakta bahwa orang-orang Meksiko telah kehilangan nyawa mereka, memaksa kita untuk mengambil tindakan hukum terkait pemilikan senjata." Dia juga menyebutkan, dari tujuh korban yang meninggal, sebagian besar berasal dari wilayah di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.
Wakil menteri luar negeri Meksiko untuk Amerika Utara, Jesus Seade, mengecam penembakan itu sebagai barbarisme xenofobia dan menyerukan diakhirinya retorika yang memicu tindakan seperti itu. Pemerintah sayap kiri Presiden Andres Manuel Lopez Obrador telah mendapat tekanan dalam beberapa bulan terakhir dari Presiden AS Donald Trump, yang telah menuntutnya berbuat lebih banyak untuk menghentikan arus migran ke Amerika Serikat di bawah ancaman pengenaan tarif perdagangan.
"Masalah sosial seharusnya tidak diselesaikan dengan menggunakan kekuatan dan hasutan kebencian," kata Obrador.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
