Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Perlakuan China Terhadap Warga Uighur Dikecam AS dan 30 Negara Lain

Rabu 25 Sep 2019 19:42 WIB

Red:

abc news

abc news

Washington harus berhenti untuk campur tangan urusan dalam negeri negara lain.

Amerika Serikat dan lebih dari 30 negara lainnya telah mengecam apa yang mereka sebut 'kampanye tekanan buruk' oleh China tehradap warga minoritas Uighur di provinsi Xinjiang.

Hal tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan Majelis Umum PBB yang sedang dilangsungkan di New York, tindakan yang dikecam balik oleh China hari Selasa (24/9/2019).

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan mengatakan bahwa PBB dan negara anggotanya 'memilki tangung jawab tunggal berbicara setelah para korban menceritakan kembali tekanan yang mereka rasakan dari negara."

Sullivan mengatakan adalah keharusan bagi negara anggota PBB untuk memastikan bahwa badan dunia tersebut bisa memantau pelanggaran HAM yang dilakukan China di Xinjiang dan memastikan bahwa Komisioner HAM PBB mendapat akses untuk masuk ke sana.

 

Dia mengatakan pertemuan itu didukung juga oleh Kanada, Jerman, Belanda dan Inggris dan diikuti oleh 30 negara anggota PBB, perwakilan Uni Eropa, dan lebih dari 20 LSM dan juga warga Uighur yang menjadi korban.

"Kami mengundang negara lain untuk bergabung dalam usaha internasional guna menuntut penghentian kampanye tekanan kekerasan yang dilakukan China." katanya.

"Sejarah akan mencatat masyarakat internasional mengenai bagaimana kita bereaksi terhadap serangan atas HAM dan kebebasan dasar tersebut."

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet telah berulang kali mendesak China untuk memberikan akses guna meneliti laporan hilangnya warga dan penahanan semena-mena, khususnya terhadap warga Muslim di Xinjiang.

Ketika ditanya mengenai usaha Amerika Serikat tersebut di PBB, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa Washington harus 'berhenti untuk campur tangan urusan dalam negeri negara lain atas nama HAM."

"Belakangan ini, Amerika Serikat yang tidak mengindahkan penentangan China, telah menggunakan alasan agama dan HAM sebagai tameng untuk mengecam kebijakan China di Xinjiang dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China lagi." kata Shuang.

"Amerika Serika tidak mau melihat usaha China dan kemajuan dalam hal kontra terorisme dan deradikalisasi dan tidak mau mendengar suara keadilan mengenai Xinjiang yang disuarakan oleh beberapa negara dan individu."

Hampir satu juta orang ditahan dan jutaan lagi dipantau ketat

Hari Senin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan dihentikannya persekusi terhadap penganut agama dalam pertemuan di sela-sela kegiatan utama di PBB.

Dia kemudian mengulangi hal yang sama dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

"AS tidak akan lelah dalam usaha kami mempromosikan kebebasan beribadah dan agama. Kami akan dan terus mendukung kebebasan beragama bagi semua orang." katanya.

Presiden Trump mengatakan kebebasan beragama semakin mendapat ancaman di seluruh dunia, namun tidak secara khusus menyebut situasi Uighur.

PBB mengatakan paling sedikit 1 juta warga Uyghur dan warga Muslim lainnya ditahan di Xinjiang, hal yang digambarkan China sebagai pusat pelatihan kembali untuk menghilangkan ekstrimisme dan memberi warga ketrampilan baru.

 

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan mengatakan bahwa AS menerima laporan yang bisa dipercaya mengenai 'kematian, kerja paksa, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lain' di berbagai kamp pelatihan tersebut.

Washington juga mengkritik negara lain, termasuk beberapa negara Muslim, karena tidak melakukan sesuatu atau malah mendukung apa yang dilakukan China di Xinjiang.

Salah satu organisasi yang banyak dikritik karena tidak mengecam China adalah OKI, organisasi utama negara-negara Islam.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

ABC/Reuters

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA