REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan, pihaknya tidak memiliki cukup uang untuk menggaji staf bulan depan jika negara-negara anggota tidak membayar kewajiban mereka. Hal tersebut ditujukan untuk 193 anggota komite anggaran Majelis Umum PBB.
Guterres mengatakan, jika ia tidak memotong pengeluaran sejak Januari lalu, maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.
"Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam dekade ini. Kami mengambil risiko, memasuki bulan November tanpa uang tunai yang cukup untuk membayar gaji," kata Guterres. "Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," tambahnya.
Amerika Serikat (AS) adalah kontributor terbesar di PBB. Negara pimpinan Donald Trump bertanggung jawab atas 22 persen dari lebih 3,3 miliar dolar AS anggaran reguler untuk 2019. AS membayar untuk pekerjaan termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi, dan urusan sosial serta komunikasi.
Washington berutang sekitar 381 juta dolar AS untuk anggaran reguler sebelumnya dan 674 juta dolar AS untuk anggaran reguler 2019. Misi AS ke PBB mengkonfirmasi angka-angka tersebut.
Seorang pejabat dari misi AS mengatakan AS akan menyediakan sebagian besar dana dari utangnya pada anggaran reguler musim gugur ini. "Secara keseluruhan AS sebagai kontributor terbesar bagi PBB, menyumbang sekitar 10 miliar dolar AS setiap tahun dalam kontribusi yang dinilai dan sukarela di seluruh sistem PBB," kata pejabat itu.
Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB. Ia kemudian telah mendorong reformasi badan dunia itu. Guterres pun telah berupaya meningkatkan operasi di PBB dan memangkas biaya.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sebanyak 129 negara telah membayar iuran untuk 2019 sejauh ini. Totalnya hampir 2 miliar dolar AS. Menurutnya, Guterres memperkenalkan langkah-langkah menakjubkan untuk mengatasi kekurangan itu pada bulan lalu. Pos-pos yang kosong di PBB tidak dapat diisi, hanya perjalanan penting yang diizinkan, dan beberapa pertemuan mungkin harus dibatalkan atau ditangguhkan. Operasi PBB di New York, Jenewa, Wina, dan Nairobi dan di komisi regional akan terpengaruh.
Misi pemeliharaan perdamaian PBB didanai oleh anggaran terpisah yakni sebesar 6,7 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga 30 Juni 2019, dan 6,51 miliar dolar AS untuk tahun ini hingga 30 Juni 2020. AS juga bertanggung jawab atas hampir 28 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian, meski mereka berjanji untuk membayar hanya 25 persen seperti yang dipersyaratkan oleh hukum AS. Washington saat ini berutang sekitar 2,4 miliar dolar AS untuk misi penjaga perdamaian.
Negara-negara yang memberikan kontribusi terbesar adalah Ethiopia, India, Bangladesh, Nepal, dan Rwanda. Negara-negara tersebut membayar pasukan mereka sesuai dengan skala gaji nasional dan diganti oleh PBB. Pada Juli 2019, PBB membayar 1.428 dolar AS per bulan per prajurit. PBB mengatakan operasi pemeliharaan perdamaiannya menelan biaya kurang dari setengah dari 1 persen pengeluaran militer dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika