REPUBLIKA.CO.ID, MADRID – Pemerintah Spanyol telah menolak tawaran pembicaraan dari Presiden Katalunya Quim Torra. Katalunya telah bergolak menyusul dipenjarakannya para pemimpin wilayah tersebut karena terlibat dalam perhelatan referendum kemerdekaan pada 2017.
Torra mengatakan aksi kerusuhan di Katalunya selama beberapa hari terakhir sebenarnya tidak mencerminkan sifat damai dari gerakan kemerdekaan tradisional Katalan. Oleh sebab itu dia menyerukan agar pemerintah pusat Spanyol segera melakukan pembicaraan dan membahas situasi tersebut.
“Kami mendesak pelaksana tugas perdana menteri pemerintah Spanyol duduk di meja perundingan untuk berbicara,” kata Torra pada Sabtu (19/10) lalu. Namun Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah menolak usulan pembicaraan tersebut.
Sanchez mengatakan, Torra pertama-tama harus mengutu kerusuhan di Katalunya. Selain itu, Torra diminta untuk membangun relasi dengan warga Katalunya yang tidak menghendaki pemisahan diri dari Spanyol.
“Pemerintah Spanyol menegaskan kembali bahwa masalah Katalunya bukanlah kemerdekaan, yang tidak akan terjadi karena ilegal serta mayoritas penduduk Katalan juga tidak menginginkannya, melainkan hidup berdampingan,” kata Sanchez.
Pada Senin lalu, Mahkamah Agung Spanyol menjatuhkan vonis penjara antara sembilan dan 13 tahun kepada sembilan pemimpin Katalunya yang terlibat dalam penyelenggaraan referendum kemerdekaan pada 2017. Keputusan itu seketika menyulut kemarahan warga Katalunya.
Mereka turun ke jalan dan memprotes vonis kepada para pemimpin Katalunya. Aksi yang semula damai akhirnya berujung ricuh. Pada Jumat lalu, para pemuda bertopeng memblokir jalan-jalan di Katalunya dengan tong-tong sampah yang terbakar.
Mereka juga melempari aparat keamanan dengan batu. Aksi itu direspons petugas dengan menembakkan granat asap serta gas air mata. Setidaknya 300 orang telah ditangkap sejak demonstrasi dimulai pada Senin.
Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017. Saat itu situasi cukup tegang karena aparat keamanan Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suara dan membubarkan massa yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara tetap berlangsung.
Hasil referendum itu menunjukkan lebih sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki pemisahan diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit, tapi justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.
Namun Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik, parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
