REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi berdiri pada 24 Oktober 1945. Organisasi PBB diresmikan dalam upacara singkat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington.
Sebelumnya, pada 26 Juni tahun yang sama, sebanyak 29 negara meratifikasi Piagam PBB yang ditandatangani 50 negara di San Francisco. Menteri Luar Negeri AS kala itu James Byrnes menandatangani protokol dan menyatakan piagam itu menjadi bagian dari hukum negara-negara.
Dia mengatakan hal tersebut adalah hari bersejarah bagi negara-negara yang cinta damai di dunia. Namun, dia juga memperingatkan perdamaian tidak didasarkan pada dokumen, tetapi tergantung pada keinginan orang untuk mempertahankannya.
"AS akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan kerja sama internasional," katanya, dilansir BBC, Kamis (24/10).
Organisasi keamanan dunia ini didirikan dengan tujuan menyelamatkan generasi penerus dari momok perang. Selain itu, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Piagam PBB menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengusulkan negara-negara di dunia harus bekerja sama mengatasi tantangan sosial, ekonomi, kemanusiaan dan budaya. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation diciptakan oleh Presiden AS Franklin D Roosevelt.
Nama itu pertama kali digunakan dalam Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 1942 ketika perwakilan dari 26 negara berjanji terus berjuang bersama melawan Kekuatan Poros. Usulan lebih lanjut untuk organisasi keamanan internasional dibahas pada Agustus 1944 di Dumbarton Oaks, Distrik Columbia, AS. Piagam terakhir kemudian ditandatangani pada Juni di San Francisco dan disahkan 24 Oktober 1945.
Pendahulu PBB adalah Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia 1914-1918. Organisasi itu bertujuan mencegah konflik global lain, namun gagal mencegah perang dunia menghancurkan yang baru saja berakhir.
Meski demikian, banyak struktur dan tujuan Liga Bangsa-bangsa diadopsi oleh PBB. Organisasi PBB ini terdiri dari enam organ.
Di antaranya Majelis Umum semua anggota; Dewan Keamanan dengan lima anggota tetap, Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan AS dan enam anggota sementara; Dewan Ekonomi dan Sosial; Dewan Perwalian untuk mengawasi pemerintahan koloni (mantan mandat Liga Bangsa-Bangsa dan wilayah yang diambil dari negara-negara yang dikalahkan); Pengadilan Keadilan Internasional akan berbasis di Den Haag di Belanda; Sekretariat. Komite Staf Militer akan didakwa dengan keamanan dan dapat mengambil kendali senjata seperti bom atom.
Markas permanen PBB berada di AS, meskipun terungkap Prancis, Inggris dan Belanda memberikan suara menentang keputusan ini. Perayaan berdirinya PBB tidak menunjukkan hiburan yang mencolok.
Sebuah komisi persiapan akan berkumpul di London bulan depan untuk mempersiapkan pertemuan Majelis Umum pertama PBB di ibu kota Inggris awal tahun depan yang diharapkan akan membawa 2.000 orang ke kota.
Menteri Luar Negeri Ernest Bevin akan memimpin delegasi Inggris. Kolonel GR Codrington, yang memimpin penyelenggara acara di Kantor Luar Negeri, mengatakan kepada surat kabar Times bahwa tidak akan ada hiburan yang mencolok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
