REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah memperingatkan aksi demonstrasi anti-pemerintah di Lebanon dapat mendorong negara tersebut ke dalam kekacauan, keruntuhan, dan perang saudara. Namun, dia tetap menolak seruan para pengunjuk rasa untuk mereformasi tubuh pemerintahan.
“Kami tidak menerima jatuhnya kursi kepresidenan atau menerima pengunduran diri pemerintah dan kami tidak menerima, di tengah kondisi ini, mengadakan pemilu awal parlemen,” ujar Nasrallah pada Jumat (25/10).
Menurutnya, saat ini solusi untuk menyelesaikan krisis mesti dicari. Kekosongan kekuasaan yang dianggap berbahaya juga harus dicegah.
Presiden Lebanon Michel Aoun telah menolak mengundurkan diri dari jabatannya menyusul gelombang demonstrasi yang terjadi di sana. Dia menyebut korupsi dan sektarianisme merupakan penyebab krisis di negaranya.
“Saya mendengar banyak seruan untuk perubahan pemerintahan. Pemerintah tidak bisa diubah dalam semalam. Itu harus terjadi melalui reformasi konstitusi,” ujar Aoun dalam sebuah pidato pada Kamis (24/10), dikutip laman Al Arabiya.
Aoun mengatakan praktik korupsi terjadi di semua partai politik di negara tersebut. “Politisi harus mengembalikan dana penggelapan. Korupsi tidak memiliki agama atau sekte. Mari menyingkap (praktik) korup dan menyerahkan masalah ini ke tangan pengadilan,” kata dia.
Ia pun menyatakan dukungan atas reformasi yang diusulkan oleh pemerintah di bawah kendali Perdana Menteri Saad Hariri. Menurutnya, hal itu merupakan solusi untuk krisis. “Reformasi yang telah disahkan adalah langkah pertama untuk menyelamatkan Lebanon,” ujarnya seraya mendaftar sejumlah reformasi, termasuk rancangan undang-undang yang akan menghapus kekebalan politik dari anggota parlemen dan pejabat pemerintah.
Sejak pekan lalu, Lebanon dilanda gelombang demonstrasi anti-pemerintah. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan dan memprotes kenaikan pajak, termasuk rencana pengenaan biaya pada panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp.
Aksi demonstrasi telah menyebabkan empat menteri dari partai Lebanese Forces Party (LBF) mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua LBF Samir Geagea yang tergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan Saad Hariri turut menanggalkan jabatannya.
Menurut data kementerian keuangan negara tersebut, Lebanon memiliki utang sebesar 86 miliar dolar AS. Jumlah itu lebih dari 150 persen produk domestik bruto Lebanon. Demonstrasi yang terus berlanjut berpotensi menjerumuskan Lebanon lebih jauh ke dalam krisis politik dan berdampak pula pada perekonomiannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
