REPUBLIKA.CO.ID, LA PAZ -- Para polisi yang berjaga di depan kediaman Presiden Bolivia Evo Morales meninggalkan pos mereka. Hal ini menambah tekanan terhadap Morales untuk segera mengakhiri kerusuhan yang dipicu perselisahan atas pemilihan umum 20 Oktober lalu.

Pada Ahad (10/11) beberapa petugas polisi memanjat ke atas atap di dekat markas polisi sambil mengibarkan bendera Bolivia dan spanduk mengklaim 'Polisi bersama dengan Rakyat'. Kabarnya sudah di tiga kota polisi mundur ke barak mereka dan ada laporan di dua kota lainnya mendeklarasikan pembangkangan.

Morales yang tidak ada di kediamannya saat itu dan tampil di pangkalan udara di luar La Paz meminta polisi untuk 'menjaga keamanan' Bolivia. Ia juga meminta polisi mematuhi peraturan.

Militer pun sudah mengatakan tidak akan ikut campur dalam gejolak politik yang sedang terjadi. Kepala staf militer Bolivia Jenderal Williams Kaliman mengatakan militer tidak mengintervensi situasi ini.

"Kami tidak akan menghadapi rakyat yang hidup bersama kami, kami jamin perdamaian hidup bersama, ini masalah politik dan harus diselesaikan dengan cara itu," kata Kaliman dalam pernyataannya, Ahad (10/11).

Tumbuhnya disersi kepolisian ini menjadi ancaman baru bagi Morales yang memenangkan pemilihan umum 20 Oktober. Tapi gagal mengatasi kerusuhan yang telah menewaskan tiga orang dan melukai ratusan lainnya. Oposisi berpendapat pemilihan umum tersebut dimanipulasi.

Morales menghadapi 'momen yang paling rumit' sepanjang 14 tahun masa kekuasaannya. Menurut pakar politik dari Catholic University of Bolivia Jorge Dulon mengatakan situasinya dapat memburuk. Unit-unit polisi di beberapa kota mulai ikut unjuk rasa anti-pemerintah.

Menteri Pertahanan Javier Zabaleta tidak terlalu mengkhawatirkan unjuk rasa polisi. Zabelata mengatakan 'pembangkangan polisi hanya terjadi di beberapa wilayah'. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika