REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Sekumpulan dokumen Pemerintah Cina bocor. Dokumen internal yang diperoleh The New York Times ini mengungkap detail baru tentang penahanan massal terhadap warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Dokumen yang dibocorkan oleh salah seorang anggota partai politik Cina ini terdiri atas 403 halaman. Di dalamnya dibahas mengenai bagaimana Presiden Cina Xi Jinping memberikan pidato internal kepada para pejabat selama dan setelah kunjungan 2014 ke Xinjiang.
Pidato itu diberikan setelah serangan penikaman oleh gerilyawan Uighur di sebuah stasiun kereta api yang menewaskan 31 orang. Dalam laporan tersebut, Xi menyerukan perjuangan habis-habisan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme menggunakan sistem kediktatoran. Dia meminta menindak hal tersebut tanpa ampun.
Dalam pidatonya, Xi mengatakan, Xinjiang telah tumbuh sangat cepat. Standar hidup pun telah meningkat secara konsisten. Namun, secara bersamaan, separatisme etnis dan terorisme masih meningkat. "Ini menunjukkan pembangunan ekonomi tidak secara otomatis membawa ketertiban dan keamanan," kata Xi dalam pidatonya kepada pejabat partai.
Di lain sisi, dokumen-dokumen yang bocor menunjukkan meningkatnya ketakutan pemimpinan Cina terhadap serangan teroris di negara-negara lain. Ditambah, penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Tidak diketahui bagaimana dokumen tersebut dikumpulkan dan dipilih hingga bisa bocor.
Bocoran ini juga menunjukkan bagaimana para pejabat diajari cara untuk menjelaskan kepada siswa dan mahasiswa yang anggota keluarganya telah dibawa pergi untuk pelatihan. Panduan ini merekomendasikan jawaban bahwa keluarga atau kerabat mereka telah terpapar paham radikalisme, sehingga harus dikarantina.
"Jika mereka tidak menjalani studi dan pelatihan, mereka tidak akan pernah sepenuhnya memahami bahaya ekstremisme agama," kata salah satu rekomendasi jawaban di dokumen tersebut.
Dokumen juga mengarahkan agar mahasiswa bersyukur karena pihak berwenang mengamankan keluarga atau kerabat mereka. “Hargai kesempatan ini untuk mendapatkan pendidikan gratis yang telah disediakan partai dan pemerintah untuk memberantas pemikiran keliru dan juga belajar keterampilan berbahasa Cina,” kata salah satu jawaban.
Dalam laporannya, The New York Times menjelaskan, kamp-kamp pengasingan berkembang cepat setelah Chen Quanguo diangkat sebagai bos partai di wilayah itu pada Agustus 2016. Chen mengambil jalan keras untuk memadamkan kegelisahan terhadap kekuasaan Partai Komunis. Kementerian Luar Negeri Cina tidak segera menjawab permintaan dari Reuters untuk menanggapi dokumen-dokumen yang bocor tersebut pada Ahad (17/11).
Para pakar dan aktivis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, setidaknya sejuta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Tindakan keras ini mendapat kecaman dari AS dan negara-negara lain.
Beijing membantah melakukan penganiayaan terhadap warga Uighur atau lainnya di Xinjiang. Mereka mengatakan, Cina memberikan pelatihan kejuruan untuk membantu memberantas ekstremisme dan separatisme Islam serta mengajarkan keterampilan baru.
Ruang pamer yang mendokumentasikan rangkaian teror aksi kekerasan di Kompleks Convention kota Urumqi, Xinjiang, Jumat (15/11).
Ruang pamer
Tindak kekerasan dan aksi teror meninggalkan trauma bagi banyak pihak. Tak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga masyarakat luas.
Pemerintah Otonomi Xinjiang Uighur menempuh banyak upaya untuk menangkal tindakan yang terus memakan korban itu. Di antaranya, dengan mendirikan ruang pamer yang mendokumentasikan rangkaian teror aksi kekerasan di negara Tirai Bambu itu.
Ruang pamer tersebut menempati salah satu ruangan di Kompleks Convention Kota Urumqi, Xinjiang. Tak hanya menampilkan video-video yang merekam kejadian mengerikan yang dilakukan para teroris, ruang pamer itu juga menampilkan senjata-senjata serta serpihan berbagai jenis alat peledak yang mereka gunakan.
Ruang pamer ini didirikan untuk menangkal aksi serupa. Pemerintah setempat berharap, dengan melihat ruang pamer itu, publik menjadi paham tindak kekerasan dan aksi teror itu sangat merugikan. n dwina agustin/kamran dikarma/irfan junaedi/reuters, ed: qommarria rostanti
Ikuti Whatsapp Channel Republika