REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - - Jelang pemilihan Anggota Dewan IMO kategori C 2020-2021 serta pemilihan Auditor Eksternal IMO periode 2020-2023 yang diikuti oleh BPK RI dan akan dilaksanakan tanggal 29 Nopember 2019, Menteri Perhubungan berkesempatan menemui Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim di ruang kerjanya.
Agenda utama pembahasan adalah penyampaian dokumen aksesi/pengesahan Konvensi Internasional IMO tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 (IMO International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F). STCW-F 1995 mulai berlaku secara internasional pada 29 September 2012. Turut juga dibahas dalam pertemuan dimaksud adalah peningkatan kompetensi bagi SDM Indonesia di bidang maritim.
Turut hadir mendampingi Menhub, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Wakil ketua BPK, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia (YSP/HA).
Galang dukungan
Sementara itu, dalam rilisnya Menhub juga meminta dukungan negara anggota International Maritim Organization (IMO) untuk memilih Indonesia kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2010 pada acara resepsi diplomatik yang digelar di Church House Westminster, London.
“Sejak menjadi anggota IMO tahun 1961, Indonesia telah secara aktif memberikan kontribusi di dunia maritim dengan menunjukkan komitmennya mengimplementasikan berbagai macam instrumen legal IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran," kata Budi saat membuka acara resepsi diplomatik yang dihadiri oleh Sekjen IMO, Kitack Lim dan perwakilan negara-negara anggota IMO yang lain.
Menhub Budi menyampaikan, bahwa melalui keanggotaan di dewan IMO, Indonesia dapat terus bekerjasama dengan anggota IMO yang lain dalam upaya menciptakan pelayaran yang berwawasan lingkungan dengan mengurangi pencemaran usara dan dampaknya bagi lingkungan.
“Upaya ini antara lain dapat dilaksanakan dengan cara mengoperasikan eco-park, memodernisasikan armada kapal, serta memperbaiki pengawasan lingkungan terhadap armada pelayaran,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Budi juga menginformasikan tentang pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai eksternal auditor IMO Periode 2020-2023.
Menurut Budi, pencalonan BPK sebagai eksternal auditor tersebut juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan maksimal kepada IMO.
“Dengan pengalaman bergengsi BPK menjadi eksternal auditor di International Atomic Energy Agency (IAEA), kami yakin BPK dapat bekerja dengan profesional dan cost-efficient sebagai anggota IMO,” ujarnya.
Indonesia berkomitmen untuk meneruskan kerja sama yang baik dengan IMO di dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman dan ramah lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
