Selasa, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 Januari 2020

Selasa, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 Januari 2020

Kenya Cari Dukungan untuk Masuk Anggota tak Tetap DK PBB

Kamis 05 Des 2019 23:00 WIB

Rep: Fergi Nadira / Red: Dwi Murdaningsih

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Perempuan Australia Marise Ann Payne (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Kenya Monica Juma (kanan), Wakil Perdana Menteri serta Menteri Hubungan Internasional dan Kerja sama Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (kedua kiri) menjadi pembicara dengan moderator Rahimah Abdulrahim pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Perempuan Australia Marise Ann Payne (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Kenya Monica Juma (kanan), Wakil Perdana Menteri serta Menteri Hubungan Internasional dan Kerja sama Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah (kedua kiri) menjadi pembicara dengan moderator Rahimah Abdulrahim pada pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
Indonesia kini menjabat sebagai anggota tak tetap DK PBB oeriode 2019 - 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -  Dalam kesempatan Bali Democracy Forum ke-12, negara Uni Afrika, Kenya mencari dukungan Indonesia dalam pencalonan negara tersebut untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2021 - 2022. Kenya juga mempelajari bagaimana Indonesia yang sebelumnya juga mengampanyekan hal serupa dan terpilih.

Selain meminta dukungan dari negara-negara yang hadir di BDF ke-12, Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri Kenya, Monica Juma juga meminta dukungan langsung ke Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Berbagai aspek yang digagas Kenya dijadikan dasar bagi pencalonan negara tersebut di DK PBB.

"Kampanye kami kepada Indonesia khususnya bukan sebagai Kenya namun sebagai regional kandidat mewakili Uni Afrika. Untuk itu pada periode mendatang kami meminta perhatian Indonesia," ujar Monica di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12).

Indonesia kini menjabat sebagai anggota tak tetap DK PBB oeriode 2019 - 2020. Upaya panjang Kementerian Luar Negeri dalam mengampanyekan pencalonan keanggotannya berbuah keterpilihan tanah air Indonesia pada 8 Juni 2018 lalu, dan mulai aktif bertugas pada Januari 2019.

Menlu Retno pun menanggapi baik kampanye Kenya ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mencatat dengan baik dan mendengar kampanye tersebut.

Dalam pembicaraan kedua menlu, Retno berbagi pengalaman Indonesia saat mengikuti pencalonan serupa. Semisal dalam hal melakukan kampanye yang besih dengan menonjolkan rekam jejaknya dalam upaya menjaga keamanan dunia.

Sementara Kenya sendiri mengaggas 10 agenda utama yang sebagian diambil dalam DK PBB. Menurut Monica, agenda tersebut merupakan agenda global. Seperti, isu perempuan dan anak muda, keamanan dunia, globalisasi, terorisme dan radikalisme, nasionalisme dan intoleransi, pemuda hingga perubahan iklim.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA