REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Tayangan debat keenam calon Presiden AS dari Partai Demokrat yang disiarkan juga di wilayah China pada Kamis (19/12) malam dipotong secara sepihak oleh pemerintah. China tidak memberikan peringatan apapun saat memotong tayangan debat.
Dilansir dari CNN, Sabtu (20/12), pemotongan acara itu, saat para kandidat sedang mendiskusikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di provinsi barat China, Xinjiang, kepada kelompok minoritas muslim Uighur. Sesaat ketika akan diskusi soal pelanggaran HAM minoritas Uighur layar televisi menjadi hitam sebelum pukul 21.00.
Moderator PBS Judy Woodruff bertanya kepada Wali Kota Pete Buttigieg apakah AS harus memboikot Olimpiade Beijing 2022 karena dugaan penahanan massal warga Uighur di China. Jawaban dari debat PBS atau Politico dari siaran di Los Angeles tetap dipotong selama sekitar sembilan menit.
Sementara para kandidat ditanya tentang berbagai masalah China. Termasuk protes Hong Kong dan ketegangan militer di Laut China Selatan.
Kebijakan sensor di China memang diatur secara ketat. Terutama terkait penyiaran siaran langsung di jaringan media internasional di China. Tayangan kanal internasional harus siap dipotong setiap segmen, jika dianggap sensitif dan mengancam secara politik oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Para penonton di China pun tahu bahwa apa yang mereka lihat telah disensor karena layar menjadi gelap dan semua suara terpotong.
Laporan CNN sebelumnya, terdapat pusat penahanan muslim Xinjiang dan protes di Hong Kong secara teratur dihapus dari udara oleh sensor China. Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa hingga dua juta warga Uighur yang mayoritas Muslim mungkin telah ditahan di pusat-pusat penahanan massal di provinsi Xinjiang China.
Mantan tahanan dan aktivis mengklaim mereka telah mengalami kondisi penyiksaan dan pelecehan saat mereka menjalani pendidikan ulang politik di dalam kamp. Dokumen-dokumen yang bocor dari pemerintah China tampaknya menunjukkan sebuah program yang dirancang untuk mengubah anggota minoritas Muslim menjadi warga negara patriotik berbahasa China.
Namun Beijing membantah keras dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp tersebut. Beijing mengatakan, itu adalah pusat pelatihan kejuruan dengan fokus pada deradikalisasi dan kontraterorisme.
Beberapa pejabat pemerintah telah mengklaim bahwa semua peserta pelatihan di kamp telah lulus dan kembali ke masyarakat. China tapi tidak memberikan bukti apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika