REPUBLIKA.CO.ID, UALA LUMPUR -- Mahathir Mohamad mengumumkan usul untuk memimpin pemerintah dengan sistem non-partisan jika diberi kesempatan, Rabu (26/2). Usulan itu muncul saat solusi untuk mengurai kebuntuan politik Malaysia saat ini tidak kunjung didapatkan.
Perdana Menteri (PM) sementara menawarkan usulan tersebut setelah meminta maaf atas kekacauan politik dan menjelaskan alasan pengunduran dirinya. "Jika saya diberi kesempatan, saya akan mendirikan pemerintahan yang memihak tanpa partai. Hanya kepentingan nasional yang akan diprioritaskan," katanya dikutip dari Malay Mail.
Menyinggung pengunduran diri yang tiba-tiba sebagai PM ketujuh Malaysia, Mahathir menolak untuk memberikan alasan yang tepat. Namun, dia cukup untuk membuat publik tahu bahwa dia berada dalam situasi yang membuat tidak mungkin untuk membuat keputusan.
Mantan pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau Bersatu yang berusia 94 tahun mengatakan partainya keluar dari koalisi partai Pakatan Harapan membuatnya tidak punya pilihan selain mundur. Langkah itu mungkin akan menyebabkan Bersatu untuk berkoalisi dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Isu koalisi itu yang menurut Mahathir tidak akan pernah dia tolerir. "Saya bersedia menerima jika anggota UMNO berhenti dan bergabung dengan pihak lain," katanya.
Tapi, Mahathir mengatakan, UMNO ingin bergabung dengan pemerintah persatuan sebagai partai, sehingga tidak bisa diterima. "Karenanya, saya harus mengundurkan diri," katanya.
Mahathir pun menolak klaim yang menyatakan pengunduran diri itu merupakan rencana untuk mempertahankan posisi PM karena haus akan kekuasaan. "Jadi, saya mengundurkan diri karena saya tidak melihat kekuatan dan posisi sebagai 'menjadi segalanya dan mengakhiri semua' dari misi saya," ujarnya.
Kekuasaan dan posisi, bagi Mahathir, adalah sarana untuk mencapai tujuan atau instrumen untuk mencapai tujuan. Sedangkan, tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan Malaysia.
Mahathir bersikeras tidak ikut ambil bagian dalam upaya perebutan kekuasaan yang memicu kekacauan politik yang sedang berlangsung. Penolakan itu disampaikan ke beberapa pemimpin Pakatan Harapan yang akhirnya menegaskan dukungan agar dia tetap sebagai PM.
Namun, setelah pidato Mahathir, Pakatan Harapan mengumumkan bahwa telah menunjuk Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri. Pengajuan tersebut pun akan disampaikan dalam pertemuan dengan Raja Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika