REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Tan Sri Muhyiddin Yassin (72) resmi diangkat sebagai perdana menteri kedelapan Malaysia di Istana Negara, Ahad (1/3). Muhyiddin adalah Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Partai Bersatu) yang juga mantan menteri dalam negeri Kabinet Pakatan Harapan.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin al-Mustafa Billah Shah telah melantiknya dalam upacara pelantikan. Pengangkatan sumpah jabatan dan sumpah simpan rahasia sebagai perdana menteri berlangsung di Balai Singgahsana Kecil, salah satu ruangan di istana.
Yang turut hadir di Istana Negara adalah para pimpinan partai politik dan tokoh politik lintas partai pendukung Muhyiddin yang kemudian menamakan diri sebagai Perikatan Nasional. Mereka adalah ketua partai politik dari Koalisi Barisan Nasional, yakni Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Malaysian Indian Congress (MIC) Tan Sri S A Vigneswaran, dan Presiden Malaysian Chinese Association (MCA) Wee Ka Siong.
Kemudian, ada Presiden Partai Islam se-Malaysia (PAS) Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan eks wakil ketua PKR Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Pelantikan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong telah mengakhiri krisis politik di negeri jiran yang sudah berlangsung selama sepekan lebih semenjak Mahathir Mohamad mengundurkan diri.
Pelantikan tersebut sah secara konstitusi federal. Namun, bagi kalangan aktivis demokrasi, sebagian mahasiswa, kelompok pendukung Presiden Keadilan (PKR) Anwar Ibrahim, dan koalisi Pakatan Harapan (PKR, Partai Amanah, dan DAP), pelantikan Muhyiddin adalah produk 'politik pintu belakang' hasil pengkhianatan.
Hingga saat ini mereka telah melakukan dua kali unjuk rasa di Dataran Merdeka dan di depan Pusat Perbelanjaan Sogo Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Ahad (1/3). Sebagaimana diketahui, pemerintahan Pakatan Harapan (PH) terbentuk setelah menumbangkan Koalisi Barisan Nasional pada Pemilu 2018 atau Pilihan Raya 14.
Di dalamnya termasuk Partai Bersatu pimpinan Mahathir Mohammad dan Muhyiddin Yassin. Dalam perjanjian internal PH, Mahathir Mohamad akan melakukan transisi kekuasaan ke Anwar Ibrahim pada separuh waktu masa jabatan.
Mahathir dalam Rapat Majelis Presiden PH pada Jumat (21/2) mengumumkan dirinya yang akan menentukan tanggal peletakan jabatan sebagai perdana menteri dan menyerahkan kepada penggantinya. Berulang kali dia mengatakan akan meletakkan jabatan setelah pertemuan APEC, November 2020.
Koalisi PH setuju Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan menjadi perdana menteri setelah dua tahun. Pengumuman ini disampaikan Mahathir ke media.
Manuver terjadi pada Ahad (23/2) ketika beberapa anggota parlemen PH dan kelompok oposisi berkumpul di Hotel Sheraton, Petaling Jaya, Selangor. Gerakan ini diduga dirancang wakil PKR yang berseteru dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Azmin Ali.
Sejumlah nama penting hadir dalam pertemuan yang disebut publik sebagai Sheraton Movement atau Gerakan Sheraton itu. Mereka adalah Azmin Ali, Muhyiddin Yassin (Partai Bersatu), Datuk Ahmad Zahid Hamidi (Presiden UMNO), Datuk Seri Abdul Hadi Awang (PAS), dan pimpinan partai dari Sabah serta Sarawak.
Karena tidak dapat bekerja sama dengan UMNO untuk mendirikan pemerintahan baru yang dirancang di Sheraton tersebut, Mahathir kemudian mengundurkan diri dari perdana menteri. Partai Bersatu juga keluar dari PH.
Terjadi beberapa proses politik dan pemanggilan anggota parlemen oleh Raja Malaysia. Setelah itu, dalam perkembangannya, Raja kemudian memilih Muhyiddin sebagai perdana menteri kedelapan.
Muhyiddin Yassin mempunyai sejarah perlawanan terhadap korupsi karena dia pernah dipecat sebagai wakil presiden UMNO pada 2016 lalu. Ia didepak karena lantang mengkritik dan mempersoalkan kepimpinan Datuk Seri Najib Razak sebagai perdana menteri ketika itu.
Suami dari Puan Sri Noorainee Abdul Rahman ini lantang mengkritik skandal korupsi yang melibatkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) serta sumbangan dana RM 2,6 miliar yang didepositkan ke dalam rekening pribadi perdana menteri tersebut.
Dia digantikan oleh Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang kemudian menjadi Presiden UMNO dan turut mencalonkan Muhyiddin sebagai perdana menteri kedelapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika