REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Demi menangkal penyebaran virus korona tipe baru atau Covid-19, pemerintah Australia menutup perbatasan dengan semua non warga negara atau penduduk. Kebijakan mendesak ini akan mulai berlaku Jumat (20/3) malam waktu setempat.
Siapapun yang bukan warga negara, penduduk, atau anggota keluarga dekat dari warga atau penduduk, akan ditolak masuk ke Australia. Pihak pemeirntah Australia juga telah menyelaraskan pengaturan tersebut atas konsultasi Perdana Menteri Australia Scott Morrison dengan Perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.
"Setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan komite keamanan nasional siang ini, malam ini, kami akan memutuskan untuk pindah ke posisi di mana larangan perjalanan akan dilakukan pada semua warga yang bukan penduduk, warga negara non-Australia yang datang ke Australia, dan itu akan diberlakukan mulai jam 9 malam (AEDT) besok malam," ujar Morrison dikutip The West Australian, Kamis (19/3).
Australia tercatat memliki 709 kasus positif infeksi Covid-19 dan enam kematian akibat virus. Kebanyakan kasus-kasus di negeri kanguru itu adalah kasus penting.
Morrison mengatakan, warga Australia yang ingin kembali dari luar negeri dan anggota keluarga masih akan diizinkan masuk, tetapi harus dikarantina mandiri selama 14 hari setelah masuk. "Kami memiliki sekitar 80 persen dari kasus di Australia yang merupakan hasil dari seseorang yang telah tertular virus di luar negeri atau seseorang yang telah melakukan kontak langsung dengan seseorang yang telah kembali dari luar negeri," ujar Morrison.
Dalam hal ini, morrsion menenangkan warganya agar tidak terjadi panic buying. "Yang menjadi masalah adalah perilaku warga Australia di supermarket. Itulah yang menyebabkan kesusahan dan ketegangan," kata Morrison.
Berdasarkan pertemuan dalam rapat pemerintah, pasokan makanan di Australia masih ada. Menurutnya, jika orang Australia menanggapi hal ini dengan baik, berarti orang Australia dapat mengakses ke hal-hal yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya. "Saya akan meminta orang Australia untuk kerja sama mereka dalam masalah-masalah itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika