REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengerahkan militer jika warganya tidak patuh terhadap kebijakan lockdown. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan lockdown di ibu kota Filipina sejak Maret, ketika jumlah infeksi positif Covid-19 meningkat.
Ancaman presiden ini muncul setelah pihak berwenang melaporkan peningkatan jumlah mobil di jalan-jalan Manila. Padahal pemerintah telah memberlakukan lockdown pada sekitar 110 juta orang di negara itu.
"Saya hanya meminta sedikit disiplin. Jika tidak, jika Anda tidak percaya kepada saya, maka militer dan polisi akan mengambil alih," ujar Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi nasional dikutip Channel News Asia Sabtu (18/4).
"Militer dan polisi akan menegakkan jarak sosial pada jam malam. Ini seperti darurat militer. Anda pilih," ujarnya menambahkan.
Duterte telah berulang kali mengancam akan menjatuhkan kekuasaan militer nasional atas Filipina. Tapi, itu hanya kata-kata yang membangkitkan pelanggaran hak terburuk kediktatoran Ferdinand Marcos.
Duterte pernah mencetuskan pengenaan darurat militer atas Mindanao, sepertiga selatan negara itu, sebagai tanggapan atas pengepungan militan yang dilakukan ISIS atas kota Marawi.
Kasus-kasus virus korona baru mulai naik pada Maret. Duterte kemudian langsung memerintahkan karantina pulau utama utara Luzon, yang mencakup 12 juta penduduk ibu kota. Hanya pekerja penting dan orang-orang yang membeli makanan atau obat-obatan yang diizinkan secara resmi di luar rumah mereka, namun banyak yang melanggar aturan.
Di beberapa tempat, pekerja harian yang miskin tidak punya pilihan selain pergi mencari pekerjaan, meskipun polisi juga melaporkan putusnya kegiatan sosial seperti pertandingan tinju amatir. Polisi mengatakan, pihaknya telah memperingatkan atau menangkap puluhan ribu orang yang ditangkap di luar rumah mereka tanpa alasan yang sah.
Filipina telah mendeteksi sekitar 5.660 kasus virus korona. Sementara terdapat 362 kematian akibat virus, meski demikian angka-angka itu diperkirakan akan naik ketika negara itu meningkatkan pengujian virus terhadap para warganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika