REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Regulator pendidikan di 10 kota dan provinsi di China melarang para guru, dosen, dan anak didik melakukan liburan pada Hari Buruh. Otoritas Pendidikan Kota Huaibei, Provinsi Anhui, Ahad (26/4), mengeluarkan nota dinas yang tidak mengizinkan tenaga pengajar dan anak didik melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak dengan orang dan warga asing agar terhindar dari penularan wabah covid-19.
Nota dinas tersebut dikeluarkan setelah Kota Xuancheng yang juga di wilayah Provinsi Anhui mengambil kebijakan yang sama untuk menjamin epidemi tersebut tidak meluas. Media resmi setempat, Senin, melaporkan bahwa enam kota di Provinsi Henan juga mengeluarkan kebijakan yang sama selama musim liburan Hari Buruh.
Para murid dan mahasiswa di Xucheng, Provinsi Henan, diwajibkan menandatangani surat perjanjian tidak melakukan pergerakan lintas-wilayah. Demikian juga dengan pelajar dan pengajar di Kota Jiaozuo dilarang meninggalkan kota oleh kepala sekolah mereka.
Pemerintah Kota Zhoukou juga melarang para pelajarnya bepergian ke luar kota dan melarang makan-makan secara berkelompok. Beberapa pengamat menilai meskipun aturan tersebut terkesan tidak seragam, secara umum para pelajar dan pengajar tidak dianjurkan bepergian selama libur Hari Buruh.
"Kebijakan tersebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelajar," demikian komentar Chu Zhaohui, peneliti di Insitut Ilmu Pendidikan Nasional China, dikutip Global Times.
Menurut dia, Provinsi Anhui dan Provinsi Henan selain berbatasan langsung dengan Provinsi Hubei yang merupakan provinsi terparah serangan wabah. Di sana juga masih terdapat 12 kasus positif covid-19.
Kedua provinsi tersebut merupakan kantong pendidikan dari berbagai tingkatan terluas di China yang baru akan memulai kegiatan belajar dan mengajar setelah musim libur Hari Buruh. Ini beda dengan Provinsi Zhejiang yang menangguhkan liburan. Mereka ingin memastikan ketersediaan waktu yang cukup untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika