REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19 belum selesai. WHO prihatin dengan risiko yang dialami oleh anak-anak akibat pandemi virus corona, terutama terhadap imunisasi untuk pencegahan penyakit lainnya.
"Kami masih memiliki jalan panjang di depan dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan," ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ghebreyesus menyatakan keprihatinannya bahwa kesehatan anak-anak terancam oleh dampak darurat dari virus corona, terutama pada program vaksinasi untuk mencegah penyakit lain. Menurutnya, risiko anak-anak untuk terpapar virus corona memang rendah, namun mereka tetap memiliki risiko tinggi terhadap penyakit lainnya yang dapat dicegah dengan vaksin.
"Anak-anak mungkin berisiko relatif rendah dari penyakit parah dan kematian akibat Covid-19, tetapi bisa berisiko tinggi dari penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin," ujar Ghebreyesus.
Ghebreyesus mengatakan, sekitar 13 juta orang di seluruh dunia telah terkena dampak oleh keterlambatan imunisasi rutin terhadap penyakit termasuk polio, campak, kolera, demam kuning, dan meningitis. Kekurangan vaksin terhadap penyakit lain dilaporkan di 21 negara sebagai akibat dari pembatasan perbatasan dan gangguan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi virus corona.
"Jumlah kasus malaria di Afrika sub-Sahara dapat berlipat ganda," ujar Ghebreyesus.
Pada 2018, ada 213 juta kasus malaria dan 360.000 kematian terkait di wilayah Afrika. Jika pihak berwenang terlalu fokus pada pananganan virus corona, maka dapat mengurangi akses ke obat-obatan anti-malaria sebesar 75 persen. Dengan demikian, kasus kematian akibat malaria bisa berlipat ganda menjadi 769.000.
Anak-anak berusia di bawah lima tahun paling rentan terkena malaria. Pada 2018, sebanyak dua pertiga kematian akibat malaria adalah anak-anak. WHO meminta negara-negara di sub-Sahara Afrika mendistribusikan alat pencegahan dan pengobatan malaria sebelum kewalahan dengan virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika