REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Malaysia menggelar sidang parlemen pertama di Kuala Lumpur pada Senin. Ini adalah sidang parlemen pertama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin sejak ia dilantik pertama kali pada 1 Maret.
Sidang parlemen, yang seharusnya berlangsung pada 9 Maret lalu, terpaksa tertunda akibat wabah Covid-19 di Malaysia. Agenda sidang parlemen ini hanya memberikan tempat bagi Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk menyampaikan pidato, tanpa adanya pembahasan mosi tidak percaya atas pemerintahan baru yang digulirkan bekas perdana menteri Mahathir Mohammad.
Merespons krisis politik di Malaysia, Raja dalam pidatonya meminta anggota parlemen untuk tidak menyeret bangsa ini ke dalam konflik di tengah situasi Covid-19. Pihak oposisi berpendapat pemerintah Perikatan Nasional yang baru kurang memiliki legitimasi dan tidak memiliki jumlah mayoritas kursi untuk berkuasa.
"Anggota parlemen harus menunjukkan kematangan politik dan menghargai kondisi rakyat untuk membela rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan," kata Raja dalam sidang parlemen yang disiarkan secara langsung lewat media sosial milik perdana menteri dan menteri-menterinya.
Dia menambahkan anggota parlemen tidak boleh menyinggung sensitivitas agama dan ras serta posisi penguasa Melayu. "Saya ingin menyarankan untuk tidak menyeret negara ini ke dalam ketidakpastian politik lain pada saat orang-orang menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid-19," katanya.
Sebelumnya, Mahathir Mohamad dari oposisi Pakatan Harapan (PH) mengusulkan sidang mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yasin yang dianggap tidak mewakili suara mayoritas parlemen. Setidaknya, Perdana Menteri Malaysia harus mengantongi suara mayoritas 112 dari total 222 suara parlemen untuk mendapatkan mandat parlemen.
Kondisi ini membuat PH, yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah Negara berusaha menjegal Muhyiddin di sidang parlemen. Namun, parlemen hanya berjalan selama satu hari dari sebelumnya yang berencana berlangsung 15 hari, sebagaimana surat yang disampaikan PM Muhyiddin Yasin.
Muhyiddin naik menjadi Perdana Menteri Malaysia usai ditetapkan Raja Malaysia pada 1 Maret lalu, akibat terjadinya kekisruhan politik setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Muhyiddin lalu membentuk pemerintahan baru dengan koalisi Partai Pribumi Bersatu Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO), dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
Ketiga partai memiliki nafas sama dalam nasionalisme Melayu dan Muslim di Malaysia, dua elemen yang memengaruhi lanskap politik di negara Asia Tenggara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika